Terima kasih atas kunjungan anda di TEGAS.CO
Home > Berita Utama > Akibat OTT Sekdis Dikbud Sultra, Anggaran 2019 Terancam Tidak Dibahas

Akibat OTT Sekdis Dikbud Sultra, Anggaran 2019 Terancam Tidak Dibahas

Akibat OTT Sekdis Dikbud Sultra, Anggaran 2019 Terancam Tidak Dibahas
Burhanuddin

tegas.co., KENDARI, SULTRA – Bidang perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra), Burhanuddin terpaksa meninggalkan ruang rapat pembahasan APBD 2019 di gedung DPRD Sultra, Kamis (29/11/2018).

Pasalnya, saat pimpinan rapat, Nursalam Lada meminta kepala dinas Dikbud Sultra menjelaskan program kegiatannya, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir selama pembahasan.

“Kami diberi waktu hingga pukul 12.00 WITA siang ini, jika pak kadis tidak hadir, anggaran kami belum dapat dibahas. Saya sudah mencoba untuk menyampaikan alasan pak kadis tidak hadir, tetapi dewan tetap mengharapkan kehadiran atasan kami,”papar Burhanuddin kepada tegas.co.

Menurutnya, alasan yang ingin disampaikan kepada dewan terkait ketidakhadiran kadis Dikbud Sultra, karena baru saja tiba di Kendari dan langsung melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan terkait OTT yang dilakukan rabu kemarin.

“Jadi kami ingin sampaikan kepada dewan kalau pak kadis itu baru tiba dari Jakarta langsung berkoordinasi dengan kejaksaan. Entah itu dipanggil atau inisiatif pak kadis sendiri, saya tidak tau,”ungkapnya.

Kata Burhanudin prioritas anggaran 2019 Dikbud Sultra adalah perluasan akses dan peningkatan mutu dengan total anggaran 1 trilyun rupiah lebih, dengan rincian sekitar Rp 50 milyar dari APBD Sultra dan 1 trilyun lebih dari DAK.

“Kalau saya diberi kesempatan, saya ingin menjelaskan semua, namun dewan tetap meminta kadis,”tutupnya.

Sementara itu, sekretaris komisi IV DPRD Sultra, Sudarmanto menyesalkan ketidakhadiran kadis Dikbud Sultra, Damsid selama pembahasan. Ketidakhadirannya terindikasi menghadiri rapat lain yang berakibat OTT.

Hingga berita ini ditayangkan, kadis Dikbud Sultra, Damsid belum menampakkan diri. Diduga masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.

MAS’UD

Top