tegas.co., WAKATOBI, SULTRA – Tema konsultasi anggota DPRD Wakatobi yang dinilai tidak sesuai situasi dan kondisi di Dewan Wakatobi saat ini mendapat tanggapan dari salah satu anggota DPRD Wakatobi dari Partai Gerindra, Erniwati Rasyid.
Menurut Erniwati, harusnya anggota melakukan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan terkait legitimasi Pimpinan DPRD yang sudah mengundurkan diri, yang kemudian kembali bertugas setelah mendapat rekomendasi dari Bamus.
“Apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak. Seharusnya kan yang akan dikonsultasikan ini terkait dengan kondisi urgen yang terjadi di DPRD Wakatobi sekarang. Harusnya ke Kemendagri, Biro Hukum, untuk mempertanyakan soal pimpinan yang telah mengundurkan diri dan bertugas kembali karena direkomendasikan melalui Bamus,” tutur dia via selelurnya, beberapa saat lalu.
Dikatakan, situasi DPRD saat ini telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan menuai banyak protes dari aktivis. Hal itu terlihat dengan adanya aksi demonstrasi di DPRD beberapa hari terakhir ini, karena mengetahui ada persoalan besar diinternal DPRD dan harus diselesaikan.
“Bagaimana mungkin mau ada hasil dan mampu menjawab keresahan masyarakat kalau yang dikonsultasikan ini lain, yaitu soal perubahan tata tertib (Tatib) di PP Nomor 12 tahun 2018. Dengan situasi DPR sekarang ini, saya pikir ini tidak terlalu urgen,” terang Erniwati.
Erniwati menambahkan, sebagai anggota DPRD yang mendapat amanah dari rakyat, tentu harus bisa menjadi garda terdepan dan mampu menyelesaikan keresahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dengan tetap menjalankan mekanisme perundang -undangan yang berlaku.
KOTRIBUTOR: SYAIFUL
PUBLISHER: SALAMUN SOFIAN