Terima kasih atas kunjungan anda di TEGAS.CO
Home > Berita Utama > Gerak Sultra Beber Tiga Kejanggalan Seleksi CPNS di Muna

Gerak Sultra Beber Tiga Kejanggalan Seleksi CPNS di Muna

Gerak Sultra Beber Tiga Kejanggalan Seleksi CPNS di Muna
Gerak Sultra Beber Tiga Kejanggalan Seleksi CPNS di Muna

tegas.co., MUNA, SULTRA – Gonjang-ganjing pengumuman hasil tes CPNS Muna pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diduga syarat kecurangan kini menjadi buah bibir seluruh masyarakat Sultra. Pasalnya, format yang diumumkan panitia seleksi lokal sangat berbeda dengan pengumuman daerah lain. Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Sultra juga mencium aroma kejanggalan.

Koordinator Gerak Sultra, Nur Arduk menyebut, setidaknya ada tiga kejanggalan selama proses SKD berlangsung.

“Bahkan itu merugikan para peserta seleksi,” kata Nur Arduk, Senin (03/12/2018).

Menurut Arduk, kejanggalan pertama saat tes berlangsung, lampu padam.

“Peserta dirugikan karena sudah ada beberapa soal yang dijawab. Tetapi jawaban itu langsung terhapus. Peserta harus kembali memulai dari awal lagi. Sementara waktunya tetap berjalan normal. Jadi hak mendapatkan waktu yang sama dengn peserta lain sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.

Padahal, sambungnya, Pansel lokal sudah menggaransi tidak akan ada kendala sama sekali selama seleksi berlangsung.

Kejanggalan kedua, lanjutnya, Pansel lokal tidak menyediakan layar utama untuk mencantumkan hasil peserta tes.

“Seharusnya ini harus ada. Karena menjadi bukti bagi peserta yang mengikuti tes di dalam ruangan. Hasil itu juga bisa disaksikan oleh pihak luar,” lanjut Nur Arduk.

Kejanggalan ketiga, hasil temuan Gerak Sultra adalah panitia mengarahkan untuk mengubah jawaban saat pengisian.

“Kami menemukan panitia mondar-mandir saat peserta melakukan pengisian jawaban pada tahapan SKD. Ini sangat aneh bin ajaib. Tidak hanya mengarahkan perubahan jawaban. Pansel lokal juga mengganggu konsentrasi para peserta,” sebutnya.

Dari tiga kejanggakan itu, Gerak Sultra meminta panitia bertanggung jawab, karena banyak peserta dirugikan.

“Bupati Muna harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Bupati harus memberi sanksi kepada oknum Pansel lokal. Jika dia pejabat, pecat dari jabatan itu. Karena terkesan ada permainan dalam kasus ini,” pintanya.

Pihaknya juga meminta supaya Pansel lokal membuka hasil SKD sesungguhnya, sesuai hasil yang diumumkan Badan Kepegawaian Negera (BKN) pusat.

“Kami meminta panitia pusat supaya mengambil alih seluruh tahapan selanjutnya, termasuk mengumumkan kembali hasil SKD di Muna sesuai dengan hasil yang sebenar-benarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.

KONTRIBUTOR: ROS
PUBLISHER: SALAMUN SOFIAN

Top