Pimpinan dan segenap karyawan dan karyawati serta wartawan/kontributor se Sulawesi Tenggara turut berduka atas berpulangnya Sekertaris Daerah kabupaten Muna, Nurdin Pamone, di RS Awal Bros Makassar, semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah Swt
IKLAN DUKA UCAPAN SEKDA MUNA

Diduga Nambang Ilegal, Ini Tanggapan Site Meneger PT. MBS Konawe

tegas.co., KONAWE, SULTRA – Berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor : 147/B/2018/PT TUN Makassar pada 26 Februari 2019, msyarakat pemilik lahan Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo bersama warga masyarakat Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) memalang aktifitas hauling atau pemuatan ore nikel PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), Jumat malam lalu (15/3/2019).

Aksi dilakukan karena adanya dugaan tidak mempunyai ijin jalan. Namun dugaan tersebut dibantah langsung oleh pihak perusahaan, Tri Briantoro selaku Site Menager atau Kepala Tekhnis Tambang (KTT) di PT MBS.

Saat ditemui dilokasi tambang, Tri Briantoro menjelaskan, PT.MBS telah menang Inkrach di Mahkama Agung (MA) untuk masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) No.231 tahun 2013 dan sah dan legal, Sabtu (16/3/2019).

Mengenai putusan PTUN yang sebenarnya salah objek tuntutan, bukan masalah menang dan kalah tapi posisi NO.

“Saat itu kita mengajukan gugatan kepada Gubernur masalah pembatalan IUP yang dari kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tapi kita salah tuntutan harus ke kepala PTSP ke Gubernur, jadi itu bukan persoalan menang dan kalah tapi itu subjek tuntutan yang tidak pas, makanya itu posisi NO bukan menang kalah dan disitu dinyatakan bukan pencabutan IUP,”ungkapnya.

Site Meneger ini juga menegaskan, putusan MA adalah keputusan tetap bahwa SK No.231 tahun 2013 sah dan legal dan bisa digunakan operasional tambang, juga izin jalan yang dari lokasi tambang sampai pelabuhan telah lengkap.

“Saya juga sudah baca putusan PTUN Makassar itu di dalamnya dinyatakan kembali ke nol lagi, intinya tidak ada pencabutan IUP 231 atas nama PT.MBS,” jelasnya.

Diketahui, masyarakat pemilik tanah bersertifikat sebelumnya telah mengadakan rapat sosialisasi bersama PT.MBS dan masyarakat umum, pada 14 Maret 2019 dengan menghasilkan beberapa keputusan.

Pertama, pemilik lahan bersertifikat akan menerima royalti sebanyak 1 US dolar / metric ton. Kedua, masyarakat umum akan menerima konvensasi 1 US dolar / metric ton. Ketiga, pembayaran royalty dan konvensasi akan dilakukan sebelum pemberangkatan kapal tongKang. Keempat, dokumen PT. MBS dan perubahan titik koordinat telah lengkap. Kelima, kesepakatan antara PT.MBS, pemilik lahan bersertifikat dan masyarakat umum akan bersama-sama mengawal pelaksanaan Hauling.

REPORTER: RICO

PUBLISHER: MAS’UD

Advertisements
Iklan HUT Bhayangkara Sutan Raja Hotla Kolaka
Iklan DISkomimfo HUT Antam
Iklan HUT MUNA ke 60
Iklan Kominfo Sultra HUT Bhayangkar
IKLAN DUKA IBU AGISTA ARIANY
Iklan HUT Bhayangkara ke 73 Kota Kendari
Iklan HUT Bhayangkara DPRD Butur
Iklan HUT Bhayangkar Butur
Iklan DPR Butur HUT Bhayangkara
Iklan DUka DISkominfo Prov Sultra
Iklan Pemda Butur HUT Butur ke 12
Iklan DPRD HUT Butur
Iklan HUT Bhayangkara Antam
Iklan HUT Bhayangkara Buteng
Hub (i) kami disini
error: Content is protected !!