tegas.co., BUTON UTARA, SULTRA – Perekrutan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan linmas lapangan di Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai tidak transparan.
Tudingan ini, disampaikan Kepala Desa (Kades) Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara, Jumardin, Rabu(03/04/2019).
Melalui sambungan telepon, Jumardin mengatakan, ada ketidak transparan Komisioner KPU Butur, dalam melakukan perekrutan KPPS dan linmas, tidak ada koordinasi dengan pihak desa.
“Memang kami akui dalam perekrutan KPPS dan Linmas, tidak ada kewenangan Kepala Desa, kami tidak butuh dihargai, cuman harus diketahui bahwa kami bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada diwilayah kami” jelas Jumardin.
Jumardin mengaku, tidak mengetahui nama-nama yang direkomendasikan sebagai penyelenggara KPPS dan linmas, karena tidak ada penyampaian.
“Saya tidak tau siapa nama- nama yang direkomendasikan, karena tidak ada koordinasi maupun penyampaian dalam perekrutan” katanya.
Kepala Desa Pete’tea, Murni, juga menyebut tidak ada transparansi dalam perekrutan KPPS dan Linmas. Paling tidak, menurut Murni, sebagai Kades mengetahui nama-nama yang direkomendasikan menjadi KPPS dan Linmas.
“Saya tidak tau menahu soal perekrutan KPPS maupun linmas lapangan, adapun kalau sudah ada yang di rekonendasikan kemungkinan bukan dari warga saya” kata Murni.
Komisioner KPU Butur, Esnawi, yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, perekrutan KPPS dilakukan PPK sedangankan linmas melalui Kesbangpol.
Perekrutan linmas, menurut Esnawai, tidak mesti ada koordinasi dengan Kades, KPU hanya koordinasi dengan Satpol PP.
“Untuk soal perekrutan linmas lapangan kami menunggu verifikasi dari Satpol PP” jelas Esnawi.
KONTRIBUTOR: SYP