Impor Membludak, Harga Pangan Mencekik

Impor Membludak, Harga Pangan Mencekik
PENGIRIM: LISA AISYAH ASHAR (AKTIVIS BACK TO MUSLIM IDENTITY KOLAKA)

Kenaikan harga pangan kian mencekik kini kembali menjadi polemik. Tidak hentinya kenaikan harga pangan yang kian drastis bak wabah yang kian menjangkit. Melonjaknya harga pangan secara drastis terasa mencekik berbagai kalangan, mulai dari kalangan pasar hingga  kalangan berdaster.

Dilansir dalam Jakarta, CNN Indonesia. Mayoritas harga kebutuhan pangan menanjak pada awal pekan ini. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga bawang merah sebesar 5,92 persen atau sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) menjadi Rp35.800 per kg. Selain bawang merah, harga bawang putih juga meningkat 2,23 persen atau Rp700 per kg menjadi Rp32.050 per kg. Sementara harga cabai merah besar naik 4,03 persen atau Rp1.250 per kg menjadi Rp32.300 per kg. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerk 1, gula pasir premium, dan gula pasir lokal masing-masing menjadi Rp50 per kg. Harga minyak goreng menjadi Rp14.350 per kg, gula kualitas premium Rp14.750 per kg, dan gula pasir lokal Rp12.050 per kg.

Tercatat, kenaikan harga bawang putih di beberapa pasar tradisional bahkan mencapai 100%. “Bawang putih saja ya yang harganya agak tinggi. Coba tanya BPS (Badan Pusat Statistik) deh. (Kenaikan) saya lihatnya nasional,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (19/3/2019). Naiknya harga bawang putih disebabkan minimnya stok, yang diakibatkan belum adanya izin impor yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk tahun ini. Tjahya mengatakan, mayoritas atau sebanyak 90% kebutuhan bawang putih selama ini berasal dari impor. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan akan membuka keran impor kembali untuk mengendalikan kenaikan harga bawang putih. (economy.okezone.com)           

Kapitalisme, Membuka Kran Impor

Kerugian kerapkali dialami petani pangan yang hasil panennya mengalami kerugian total disebabkan impor besar-besaran. Pengolahan ekonomi yang dianut sistem kapitalisme tidak memberikan kesejahteraan menyeluruh melainkan menimbulkan prahara sebab asas manfaatnya kian sengit. Membuka keran impor kembali untuk mengendalikan kenaikan harga pangan seolah solusi praktis menangkal krisis, namun sayang berujung tragis. Saat ini hampir semua pangan bernilai impor mulai dari beras, garam, gula, jagung dan masih banyak lagi pangan yang terus diimpor setiap tahunnya. Kebijakan impor yang dilalui kerapkali memicu geram petani pangan sebab kadang kala tidak memperdulikan harga produk dalam negeri dan kadang pula berlaku dzhalim ketika hasil panen telah membaik namun bernilai jual rendah, dibandingkan barang impor yang terus melambung tinggi. Berbagai pangan yang dihadirkan kadang kala tidak berkualitas unggul justru hasil pangan yang berada didalam negerilah lebih unggul kualitasnya dibandingkan impor yang dihasilkan dari berbagai negara. Pemerintah seringkali abai terhadap nasib para petani lokal yang kerapkali rugi besar karena hasil panennya tidak ternilai besar. Maka, impor semakin pesat secara sadar membuka peluang sesat. Harga pangan kian meroket buah dari kegagalan kapitalisme kembali menuai noda hitam dikancah publik, kendati mensejahterakan justru menyengsarakan tiada henti. Tatkala ditengah-tengah krisis moneter melanda, rumah tangga adalah pihak yang paling merasakan dampak kenaikan pangan sebab kebutuhan pangan adalah salah satu penunjang kelangsung hidup.

Islam Punya Solusi

Solusi bertubi-tubi kapitalisme enggan menuai solusi hakiki hingga keakar. Jebakan kapitalisme tidak seindah republik mimpi sebab kesejahteraan hanyalah sebatas mimpi. Islam hadir ditengah-tengah umat sebagai solusi tepat menangani berbagai perkara. Ada dua penyebab kenaikan harga kerapkali terjadi. Pertama yaitu, disebabkan faktor kelangkaan alami yang terjadi karena gagal produksi dan musim paceklik. Kedua, disebabkan penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syariah, terjadinya kanzul mal (menimbun harta), ghabnal al faakhisy (permainan harga) hingga liberalisasi yang mengarah pada penjajahan ekonomi.

Islam menjamin mekanisme pasar dengan baik maka negara wajib melenyapkan serta memberantas berbagai distrosi pasar, seperti kanzul mal (menimbun harta), permainan harga (ghabnal al faakhisy), dan penipuan dan Allah SWT mengazab perilaku yang demikian sebagai yang telah termaktub dalam firman-Nya Surah at-Taubah ayat 34, “Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya banyak orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. Dalam menanagani perkara harga pangan yang melonjak hendaknya kita meneladani sikap Khalifah Umar r.a. pada akhir tahun 17 Hijriyah, di Madinah pernah terjadi muslim paceklik parah yang dikenal dengan sebutan ‘am ramadah, Khalifah Umar r.a mengirim surat kepada Amru bin Al Ash, gubenur beliau di Mesir agar sekiranya memberi bantuan kepadanya.

Sebagaimana isi suratnya: “Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada Amru bin al Ash: Salamun ‘alaik, amma ba’du, demi umurku wahai Amru, tidakkah engkau peduli jika engkau dan orang yang bersamamu kenyang, sementara aku dan orang bersamaku binasa (karena kelaparanan), kirimkanlah bantuan”. Kemudian Amru bin Al Ash menyambut surat tersebut serta bersedia mengirim bala membantu unta-unta yang dipenuhi muatan makanan. Namun, apabila melonjaknya harga pangan disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum-hukum syariah hingga mengakibatkan kedzhaliman terhadap rakyat, maka penguasalah yang mengatasi hal tersebut agar tidak ada lagi kemaksiatan yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara. Namun yang terjadi justru penguasa enggan menoleh terhadap nasib rakyat dalam mengatasi perkara pangan. Masyarakat hendaknya mengambil peranan guna meluruskan bahwa kapitalisme adalah sistem kufur yang terbukti rusak serta tidak layak dijadikan pengikat sendi-sendi ekonomi guna meraih kemajuan. Hendaknya masyarakat sadar hanya konsep Islam yang tuntas melayani urusan umat dalam penyelesaian masalah pangan serta perkara apapun. Alhasil, semua pencapaiaan tersebut dapat teraih apabila penerapan sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah ‘’ala-Minhajin Nubuwwah kembali tegak. Wallahu a’lam.

PENGIRIM: LISA AISYAH ASHAR (AKTIVIS BACK TO MUSLIM IDENTITY KOLAKA)

Hub (i) kami disini
error: Content is protected !!