Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama pihak eksekutif (Pemda), Senin (8/07/2109), menyisahkan catatan bagi perusahaan air minum daerah (PDAM).
Catatan Dewan dalam rapat kerja amandemen terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, atas hasil audit BPK RI yakni masalah kinerja PDAM, yang dianggap belum mampu membuahkan hasil.
La Moane Sabara, mengatakan, kinerja PDAM Wakatobi dalam dua tahun belaka belum bisa memberi hasil yang baik, dimana hal tersebut tidak sebanding dengan sokongan dana dari Pemda kepada perusahaan daerah tersebut.
“Bayangkan di tahun 2017 lalu kerugian PDAM sebesar Rp 1 Milyar lebih. Disusul, 2018, kerugian serupa mengalami peningakatan hingga Rp 2 Milyar lebih,” sebutnya.
Politisi Demokrat ini mengatakan, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke perusahan daerah itu, pihaknya menemukan beberapa hal yang masih perlu dibenahi seperti kurangnya pasokan air kepada pelanggang.
Hal itu mengakibatkan pembayaran iuran tagihan air kepada pelanggang tak terbayarkan. Sambung dia, olehnya itu, pihaknya mendorong pihak PDAM untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Setali dengan itu, tagihan iuran diyakininya tak akan jadi masalah.
“Misalkan, ketika suatu wilayah pompa airnya rusak selama satu dua bulan, baru melakukan penagihan merupakan tantangan besar. Karena mereka tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membayar kewajibannya. Disisi lain, PDAM juga harus mengeluarkan biaya operasional yang sangat besar,” ucapnya.
Serupa, anggota dewan dari partai PAN. La India mengatakan, hal yang sama terjadi pada daerah pemilihannya, pulau Binongko, tepatnya di kecamatan Binongko. Pasalnya, sudah hampir dua tahun ini warga disana tak ingin membayar iuran air.
“Mungkin saja kerugian yang besar itu di pulau Binongko. Sebab beberapa desa disana di Kecamatan Binongko tidak lagi membayar rekening iuran air sudah berapa tahun ini karena pengelolaannya dilakukan oleh warga,” ungkap wakil ketua dewan ini.
RUSDIN