Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menggeler Rapat Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (17/07/2019).
Rapat Kordinasi ini membahas tentang Inovasi Para Kelapa Daerah dalam mengelolah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, ini monitiring, Rapat koordinasi inovasi Kabupaten/Kota dalam mengelolah pendapatan asli Daerah,”ucap Plt. Kadis Kominfo Sultra Syaifullah di ruang kerjanya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, melalui kegiatan ini, KPK mendorong Kepala Daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus melakukan inovasi.
“Jadi pendapatan asli Daerah dianggap oleh KPK masih rendah, ini karena kurangnya inovasi, untuk itu KPK adakan rapat koordinasi,”jelasnya.
Pada kesempatan itu, tiga Kepala Daerah hadir. Ketiga yakni, Wali kota Kendari, Sulkarnain Kadir, didampingi Sekertaris Daerah, Bupati Konawe diwakili Wakil Bupati dan Bupati Konawe Utara.
Selain itu, kegiatan ini juga turut diikuti, seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
“Dari kita juga lengkap,Semua OPD, ada dari BPKAD, ada BAPPEDA,Kominfo dan Dinas Pendapatan sekarang BAPENDA, intinya Kita lengkap,”bebernya.
Kegiatan Rapat Kordinasi Monitoring ini lanjut dia, dibuka oleh Sekda Provinsi. “Berhubung Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menghadiri undangan Presiden melalui Kemendagri tentang Indonesi Internatonal City and forum di Jakarta sampai tanggal 19 Juli 2019 ini, maka kegiatan ini dibuka oleh Pj Sekda,”Ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya diikuti tiga Kepala Daerah saja, namun termasuk Kepala daerah se Sultra juga turut mengikuti Rapat Koordinasi ini.
“Jadi dibagi – bagi, tadi baru tiga, disambung lagi dengan kabupaten yang lain lagi, sama modelnya, yaitu monitoring tentang pendapatan asli Daerah, inovasi,” Tandasnya.
DEK