Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Tegas.co Nusantara

Laporan Tim Pansus DPRK Aceh Singkil

733
×

Laporan Tim Pansus DPRK Aceh Singkil

Sebarkan artikel ini
Laporan Tim Pansus DPRK Aceh Singkil
Acara Rapat Paripurna di Gedung DPRK Aceh Singkil

Rapat Paripurna lanjutan laporan tim Pansus DPRK Aceh Singkil dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jalannya Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan di Kabupate Aceh Singkil Anggaran Tahun 2018.

Rapat tersebut dipimpin Oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil Yulihardin, turut hadir Wakil ketua, Juliadi, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Dandim 0109, Perwakilan Kapolres, sekda Azmi, Sekwan H.Suwan, Anggota DPRK dan serta jajaran SKPK serta undangan lainnya.

Rapat Paripurna dilaksanakan di Gedung DPRK Aceh Singkil, Kampung Baru, Singkil Utara, Selasa 16 juli 2019, 17-21 Juni.

“Kami dari tim I pansus yang melakukan Pengawasan Meliputi 5 wilayah Kecamatan disekitar ibu Kota Pemerintahan Aceh Singkil. Melihat kondisi keadaan sebenarnya pada kegiatan SKPK yang dibiyayai dari APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2018 lalu,”kata Frida Siska selaku juru bicara tim l pansus.

Lanjutnya, saat kegiatan di lapangan pengumpulan berkas dan sebagainya, banyak hal yang ditemukan, bahkan ada dua instansi yang sama sekali tidak ingin melakukan koordinasi dengan tim pansus l.

“Setdakab dalam pertemuan tim l pansus dengan Sekda dan para kepala bagian, kami tidak bertemu dengan Kabag Humas dan protokol sampai saat pelaksanaan pengawasan ini selesai,”Kata Frida Siska.

Dia melanjutkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. “Paket Pekerjaan peningkatan jalan Singkil-Teluk Rumbia-Rantau Gedang dengan nilai kontrak Rp 20.249.311.000, dari sumber DAK penugasan tahun anggaran 2018. Dalam temuan tim l administrasi pelaksanaan kontrak, volume kontrak, serah terima pekerjaan dan aset negara atau barang bernilai dari kegiatan tahun sebelumnya,”ungkapnya.

Dinas Perhubungan, kami belum mendapatkan laporan rinci tentang keadaan mobil L300 yang tahun 2018 dilakukan penertiban, segera kadis perhubungan menyampaikan laporan keadaan fisik tentang mobil L300 ke komisi lll. Dan tim l mengharapkan agar dinas perhubungan membuat moda transportasi laut yang efisien, efektif dan murah bagi masyarakat.

Dinas pendidikan dan kebudayaan, dalam LHP BPK tahun 2019 bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 18.988.198.146 dengan realisasi sebesar Rp 18.856.045.762.37 atau naik 99,3%. BPK hanya memeriksa hanya 4 paket kegiatan pembangunan ruang kelas baru sekolah yang diperiksa.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, kami sampaikan bahwa masih minimnya pengelolaan potensi-potensi objek wisata seperti penataan Pulau Palambak yang masih minim dengan fasilitas akomodasi, transportasi bila potensi Pulau Palambak ini dikelola dengan baik akan bisa dapat meningkatkan pendapatan asli kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, dalam catatan kami pada saat pelaksanaan bahwa masih banyaknya aset-aset pemerintah daerah yang belum dikembalikan dan belum disertifikatkan.

Dinas Perkebunan, tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan HGU perkebunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang corporate sosial responsibility (CSR) dan tapal batas hutan lindung dan taman wisata alam yang berkedudukan di kabupaten Aceh Singkil.

Dinas Lingkungan Hidup, kami menemukan keluhan dari masyarakat tentang padamnya sebagian penerangan jalan umum. PDAM kami juga menemukan keluhan dari masyarakat sebagai pengguna jasa air bersih, sekaligus rekruitmen direktur PDAM agar dilakukan seleksi benar-benar  sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2017

Tentang Badan Usaha Komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

Bappeda, kegiatan belanja barang dan jasa yaitu kerjasama dengan UGM dengan realisasi biaya sebesar Rp 3,3 milyar ini menjadi produk sia-sia seperti lahan/tanah seharga 4 milyar di lokasi Pulau Sarok (Pelabuhan CPO). Dinas Kelautan dan Perikanan dan MAA.

AHMAD JEKI

Terima kasih

error: Jangan copy kerjamu bos