http://tegas.co/2019/08/10/polres-muna-lamban-proses-pelaku-cabul-keluarga-bakal-lapor-di-polda/
Iklan Idul Adha Konsel

Rebutan Kue, Ajang Perlombaan Setelah Perhelatan Akbar

Rebutan Kue, Ajang Perlombaan Setelah Perhelatan Akbar
PUTRI MANDASARI EFENDI

Setelah perhelatan pilpres selesai kini muncul perlombaan sengit diantara kalangan politisi yang disebut rebutan kue kekuasaan. Menarik sekali, setelah melihat usaha beberapa golongan untuk memenangkan ayam mereka untuk duduk disinggasana kepresiden saat penghujung pilpres, kini telah nampak tujuan mereka setelah tuan mereka akhirnya menduduki singgasana yang dituju. Alih-alih memperjuangkan posisi petahana di penghujung pilpres lalu nyatanya tujuan mereka adalah untuk menduduki beberapa kekuasaaan penting dalam kenegaraan setelah calon yang mereka usung dipastikan menang.

Dilansir dari Kumparan, Rabu (3/7/2019), Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, PBK telah mengusulkan 10 nama mentri ke jokowi. Terkait hal ini, ia menilai usulan PKB itu adalah hal yang biasa.  Ia menyerahkan komposisi menteri sepenuhnya kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Ia menyambut komposisi menteri merupakan hak prerogative Jokowi. “kalau sampai 20 juga tidak apa-apa. Namanya juga usulan yang tentunya semuanya akan kembali kepada hak prerogative presiden.

Jawa Pos.com- Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan memintah jatah kursi menteri lebih baik. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB.  “Karena suara Nasdem lebih besar dari pada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas,” ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta Rabu (3/7).

Perebutan kekuasaan seolah menjadi kesenangan bagi segelintir orang yang mempunyai kepentingan di negara demokrasi ini. Hal ini dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk menagih hasil bantuan mereka di ajang pencalonan presiden yang lalu. Suara rakyat hanya sebagai sarana untuk meraih keuntungan dan memperoleh kepentingan mereka, sehingga dalam sistem demokrasi ini sloga “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya sekedar semboyan belaka untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka sepenuhnya ada di sisi rakyat. Inilah wajah kebobrokan dalam sistem demokrasi.

Kekuasaan dalam pandangan islam

Dalam islam, kekuasaan bukan semata untuk memperoleh jabatan dengan dukungan rakyat  akan tetapi kekuasaan itu pada hakikatnya adalah hanyalah celaan, penyesalan dan azab pada hari kiamat, kecuali orang yang adil dan dia tidak haus akan kekuasaan. 

“Tidaklah  seorang penguasa yang mengurusi rakyat dari kaum muslim lalu ia mati dalam keadaan tidak menipu (ghasy) mereka kecuali Allah mengharamkan baginya surga.” ( HR. Bukhari dan Muslim).

Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin dalam islam kecuali dia dari orang-orang  yang shaleh, paham pada ajaran islam yang kaffah serta takut pada Allah  SWT. Umar Bin Al-Khatab ra, berkata : “perdalamlah ilmu agama (menjadi faqih) sebelum kalian menjadi pemimpin. (HR. Imam Bukhari dalam kitabnya 1/38). Kekuasaan “jabatan” adalah hanyalah titipan yang Allah amanahkan. Untuk  memformulasikan memperbaiki dan membangun serta merealisasikan Hukum Allah bagi seluruh umat manusia, merupakan keniscayaan dakwah untuk menyampaikan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu’ (QS. Al-Baqarah 2:208)

“kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Disamping itu, pemimpin dalam silam adalah tameng bagi umat, sehingga rakyat dijadikat satu-satunya tujuan untuk mencapai puncak keberhasilan kepemimpinan islam. Pemimpin islam tidak akan menyengsarakan rakyatnya, sehingga dalam pemilihan islam pemimpin dipilih langsung oleh umat dengan melakukan baiat baik itu lansung kepada umat ataupun melalui pemimpin dari kabilah masing-masing umat. Hal ini dikarenakan kekuasaan murni sebagai alat untuk mengurusi urusan umat.

Dengan demikian cukuplah memilih sistem islam dalam menentukan pemimpin, karena hanya pemimpin islam yang memahami hakikat kekuasaan untuk mengurus segala kebutuhan umat melalui penegakkan syariat islam kaffah dibawah naungan daulah khilafah. Wallahu  ‘alam bisshawab

PUTRI MANDASARI EFENDI

Iklan
Iklan Idul Adha tegas.co
Iklan HUT RI tegasco
Iklan HUT RI Hado
Iklan HUT RI 17 Kolut
Iklan Idul Adha DPRD Baubau
Iklan Idull adha Pemda Butur
Iklan Idul adha Butur
Iklan Idul Adha Kominfo Sultra
Iklan Idul Adha Kendari
Iklan Idul Adha Dihub Sultra