Pungli dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi jika pungli dilakukan UPP sendiri. Tentu hal ini akan memalukan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada institusi berada dalam UPP.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kendari Hj Nahwa Umar SE MM saat memberi sambutan pada Rapat Pembahasan Program Kerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kota Kendari yang digelar di Kantor Inspektorat Kota Kendari, Selasa (29/10/2019).
Nahwa mengimbau, seluruh Anggota UPP Kota Kendari terutama yang berada dalam pokja agar terus mengingat tugasnya, istiqomah, serta sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Kendari Nomor 764 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
“Kepada 4 Pokja yaitu pokja intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi untuk melakukan beberapa hal. Bagi pokja intelijen, saya minta untuk menyusun program-program pemetaan terhadap modus-modus pelaku pungli, jika perlu melakukan penyusupan, wawancara, dan tugas mata-mata,” imbuhnya.
Sedangkan untuk pokja pencegahan menyusun program-program yang sifatnya preventif pencegahan pungli seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lainnya yang dikemas menarik.
Kemudian, agar menyusun program-program yang sifatnya represif jika perlu bersinergi dengan pokja inteligen untuk mendapatkan data dan melakukan operasi tangkap tangan,
“Untuk pokja yustisi, saya diminta untuk menyusun program-program masukan dan saran bagi ketua pelaksana apakah pelaku pungli menerima sanksi administrasi atau harus ke ranah pidana,” tutupnya.