Bupati Buton Utara, Abu Hasan bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD), menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Desa Laanoipi, Kecamatan Bonegunu, Sabtu (25/1/2020).
Dalam rakor itu diharapkan bisa melahirkan keputusan penting bagi masyarakat. “Konsep Pemerintah Desa Lanoipi merupakan pemikiran kreatif, inovatif dan bisa diukur dalam waktu tertentu,”kata Abu Hasan saat membuka Rapat koordinasi.
Lanjutnya, perubahan terjadi karena ada konsep, gagasan dan ide, namun kata Bupati semua tidak cukup kalau hanya sebatas berpikir, tanpa bekerja.
“KitaKita maju kalau memiliki konsep, ide dan gagasan kreatif dan inovatif dan bisa direalisasikan,”ucapnya.
Mantan Karo Humas Provinsi Sultra itu terus menghimbau kepada jajarnya agar terus mengukir prestasi dalam merealisasikan programnya. Kemujdian prestasi tersebut bisa membanggakan masyarakat, dan mengharumkan daerah kita serta bisa dikenang oleh generasi mendatang.
“Tantangan kita adalah infrastruktur dan lapangan kerja. Mengenai infrastruktur jalan ada beberapa tingkatan status jalan di Butur, ada jalan nasional, Provinsi dan jalan Kabupaten, yang masing-masing memiliki batas kewenangan dalam pembangunan jalan tersebut. Jalan Provinsi yang ada di Buton Utara merupakan jalan terpanjang dan memiliki tingkat kerusakan terpanjang yang ada di Sultra dan kondisi ini menjadi tantangan pemerintah daerah, namun demikian Bupati sebagian titik kerusakan jalan propinsi Bupati menggunakan angaran khusus atau dana jaga-jaga.
Tantangan kedua kita adalah soal lapangan kerja. Menurut Bupati mengenai lapangan kerja dapat diatasi dengan memproduktifkan lahan. Katanya Butur cukup banyak dan luas lahanya, apabila dimanfaatkan dengan baik dan produktif, maka dengan sendirinya lapangan kerja hadir dengan sendirinya, mari kita manfaatkan lahan tersebut, dengan tidak menyerahkanya kepihak-pihak asing. Kepada pemerintah desa dan lurah Abu Hasan berharap agar terus menjaga lahan-lahan masyarakat agar tidak terjual kepada investor.
Saat ini juga Pemda Butur telah menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan tenaga kerja. Selain BLK pemda juga suda menghadirkan pabrik pengolahan kelapa, dengan harapan pabrik ini sebagai sentra ekonomi masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja.
Beberapa hal dan upaya pemerintah menghadirkan program untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Kepala Desa yang sebentar lagi berakhir masa jabatanya agar merapikan administrasinya dan bagi pelaksana Kepala Desa nantinya diminta agar tidak merubah tatanan struktur pemerintahan yang ada di desa, jangan mengotak atik strukturnya demi menjaga kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan,”tutupnya.
S Y P
REDAKSI