Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Seperti inilah gambaran kondisi rakyat Indonesia sekarang. Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah dengan teganya menaikkan iuran BPJS.
Dilansir oleh liputan6.com, (15 mei 2020).
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kendati Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan iuran kenaikkan BPJS pada Maret 2020.
Sungguh kebijakan yang diambil pemerintah ini sangat disayangkan. Seolah tidak punya hati. Saat ini rakyat sedang berjuang keras menghadapi pandemi. Di tengah himpitan ekonomi dan PHK massal. Ditambah lagi beban kenaikan iuran BPJS membuat rakyat kian tercekik dan panik. Selain kebijakan ini melanggar keputusan MA. Mengingat Mahkamah Agung (MA) belum lama ini telah menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu,
Kebijakan ini juga membuktikan bahwa lemahnya kepedulian pemerintah terhadap rakyat.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, mengatakan, kenaikan iuran BPJS telah melukai hati masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
“Kebijakan ini
melukai hati masyarakat. Di tengah wabah Corona seperti sekarang, banyak masyarakat mengalami kesusahan di bidang ekonomi serta PHK terjadi di mana-mana,” kata Fadhil Rahmi. (Serambinews.com, 18 Mei 2020)
Rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang berkualitas. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Dengan kebijakan ini membuat akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi sulit.
Seorang pemimpin seharusnya memikirkan kepentingan rakyatnya. Karena tugas pemimpin adalah mengurusi urusan rakyat bukan malah sebaliknya menyengsarakan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat sama sekali.
Di tengah pandemi ini rakyat sudah kesulitan. Dengan terbitnya kebijakan kenaikan iuran BPJS menambah kesulitan rakyat menjadi tak berujung. Rakyat kian merana, karena pemimpinnya hilang empati pada kondisi sekarang dan telah berlaku zalim.
Rasulullah saw. telah mengingatkan para pemimpin, “Siapa saja yang dianugerahkan Allah pemimpin, tetapi tidak berbuat baik kepada umatnya (malah sebaliknya menipu dan berbuat zalim terhadap umatnya), Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR. Bukhari)
Pada masa keemasan Islam, Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis. Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna netra. Khalifah Bani Abbasyiah banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.
Khilafah melalui departemen terkait mensosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan asri. Khilafah juga membudayakan gaya hidup sehat dengan cara membuat aturan-aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, serta bersihnya lingkungan dari polusi.
Apakah kas negara khilafah mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, termasuk di dalamnya mendanai berbagai macam riset dan pengembangan kedokteran dan farmasi? Tentu, kas negara khilafah lebih dari mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis bagi setiap individu masyarakat. Pasalnya, khilafah mengelola seluruh sumberdaya alam dan harta milik umum, seperti tambang-tambang penting, kekayaan laut, hutan, dan lain sebagainya, untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Hal ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik, yakni akidah dan syariah Islam.
Wallahu a’lam bishshawab.
Oleh: Nelliya Azzahra
(Novelis dan Member Akademi Menulis Kreatif)