Ngotot Pilkada, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan

Ahyani R.

TEGAS.CO., NUSANTARA – “Ke masjid dilarang, sekolah daring, kok Pilkada boleh?”. Demikian kalimat dari sebuah postingan di media sosial. Netizen mempertanyakan sikap pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pilkada di tengah pandemi. Padahal, hal ini sangat riskan mengingat jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air terus mengalami peningkatan.

Desakan agar Pilkada 2020 ditunda pun terus bergulir dari berbagai kalangan. Dilansir dari Republika.com (14/10), Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, KPU bisa mengusulkan penundaan Pilkada, meskipun penetapan penundaan tahapan atas persetujuan bersama dengan pemerintah, dan DPR.

Tapi sepertinya usulan ini sulit diterima. Mengingat KPU, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak menunda penyelenggaraan Pilkada. Alasannya karena KPU telah keluarkan energi dan anggaran yang cukup besar agar Pilkada tetap berlangsung. Ditambah pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tetap mendukung pelaksanaan Pilkada sampai saat ini (merdeka.com, 01/10/2020). Alasan lain yang disampaikan karena tidak ada kepastian kapan pandemi berakhir. Karenanya, pemerintah meyakinkan penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kasus positif Covid 19 di tanah air memang masih terus bertambah. Belum ada tanda-tanda akan menurun apalagi berakhir. Tetapi perlindungan terhadap keselamatan rakyat sudah pasti adalah tugas negara. Maka sudah seharusnya keselamatan rakyat diprioritaskan.

Advertisements
Siapa pilihan anda Silahkan dicentang Bakal calon wali kota Kendari Hasil diskusi dari berbagai sumber menyebut bakal calon wali kota Kendari periode selanjutnya Berikut bakal calon wali kota Kendari

Adapun dalih bahwa penyelenggaraan Pilkada akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, perlu ditinjau kembali. Faktanya, sebelum Pilkada dimulai, ada beberapa kepala daerah yang ditegur oleh Mendagri karena membuat kerumunan massa terkait Pilkada. Jika pra Pilkada saja sudah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali.

Disamping itu, kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan pun masih rendah. Meski diterapkan secara ketat, tidak menjamin rakyat tetap aman dari paparan Covid 19. Apalagi proses tahapan Pilkada begitu panjang. Klaster baru dikhawatirkan akan muncul di 270 daerah penyelenggara Pilkada. Memaksakan Pilkada dalam kondisi ini jelas mengancam keselamatan rakyat. Sehingga alasan yang diwacanakan pemerintah sebenarnya tidak bisa dijadikan dalih untuk tetap menyelenggarakan Pilkada.

“Ngototnya” pemerintah menyelenggarakan Pilkada ini jelas mengundang tanya. Padahal dua ormas Islam terbesar telah menyarankan agar Pilkada ditunda. Namun, pemerintah tidak bergeming. Publik pun berspekulasi ada sesuatu dibalik sikap pemerintah. Ada yang kemudian mengaitkannya dengan majunya anak dan menantu petahana di pertarungan Pilkada tahun ini. Jika Pilkada ditunda, jelas upaya mengantarkan keduanya ke kursi jabatan akan terhambat.

Selain itu, Pilkada juga menjadi pertarungan parpol untuk menancapkan kepentingannya di daerah menghadapi pemilu 2024 nanti. Termasuk kepentingan para pemilik modal yang berada di baliknya. Penundaan Pilkada tentu akan menghilangkan kesempatan mendapatkan dukungan dan pengaruh.

Inilah kondisi yang diciptakan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masa jabatan pemerintah dibatasi. Sehingga, menuntut diselenggarakan pemilihan kembali ketika masa jabatan tersebut berakhir. Ini sekaligus membuka peluang terjadinya permainan kepentingan antara pemilik modal dan penguasa. Melahirkan dinasti kekuasaan dan juga pejabat yang korup.

Sudahlah dana dan energi yang dikeluarkan besar demi Pilkada, sementara hasilnya, tidak sedikit oknum pejabat terpilih malah berakhir penjara. Hasrat berkuasa dan meraih materi menjadikan mereka mencederai amanah yang diberikan rakyat. Hasil yang tidak sebanding dengan pengorbanan rakyat. Terlebih jika pemerintah tetap memaksakan Pilkada di tengah pandemi, risikonya adalah nyawa rakyat. Padahal satu suara tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang.

Semestinya, siapa saja yang diserahkan amanah mengurusi rakyat agar menghayati firman Allah Ta’ala:

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32)

Mengingat ribuan korban telah berjatuhan, maka mengatasi pandemi seharusnya menjadi fokus utama negara saat ini. Sebab melindungi nyawa rakyat lebih utama dibanding memenuhi ambisi kekuasaan segelintir Elit.
Wallahua’lam

Penulis: Ahyani R.
Editor: H5P

tegas.co

Berita Video Kritik Berimbang & Lugas

error: Content is protected !!