TEGAS.CO., NUSANTARA – Pemerintah AS berencana akan menerima kunjungan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Pentagon, Virginia AS pada Jumat 16/10 (www.kompas.com, 16 Oktober 2020).
Kunjungan tersebut guna memenuhi undangan dari Menhan AS, Mark Esper. Rencananya kegiatan Prabowo Subianto di AS mulai tanggal 15 – 19 Oktober 2020.
Memang kunjungan Prabowo ke AS ini mengundang kontroversi. Yang menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM di tahun 1998. Saat itu Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Waktu itu Prabowo dituduh terlibat penculikan aktivis pro demokrasi angkatan 1997/1998.
AS sendiri telah memblack – list Prabowo. Sejak tahun 2000, Prabowo dilarang masuk ke AS. Sedangkan saat ini AS sendiri yang mengizinkan Prabowo. Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan visa bagi Prabowo. Setelah itu disusul dengan kunjungan Menhan ke AS.
Tidak mengherankan bila Senator AS, Patrick Leahy menyatakan bahwa dengan diizinkannya Prabowo melakukan kunjungan ke AS di masa pemerintahan Donald Trump telah menunjukkan bahwa hukum dan ketertiban hanyalah slogan kosong yang mengabaikan keadilan. Dapat dipahami dari pandangan Patrick ini, HAM bagi AS mengikuti national interest-nya.
Demikianlah AS yang notabenenya adalah negara yang mengemban Ideologi Kapitalisme. AS tidak akan pernah menyimpang dari penjajahan sebagai metode baku Kapitalisme.
Strategi politiknya di kawasan Laut China Selatan adalah menempatkan Indonesia dalam posisi strategis guna mengontrol China di kawasan. Maknanya AS harus memastikan Indonesia masih tetap berada dalam orbit kepentingannya.
Adapun manuver politik (uslub siyasi) yang dijalankan AS adalah dengan mengundang Menhan Prabowo untuk bertemu Menhan AS dan pejabat Pentagon lainnya. Bahkan AS tidak segan – segan menjilat ludahnya sendiri. AS menuduh Prabowo melanggar HAM hingga pada satu kesempatan digunakannya untuk kepentingan AS sendiri. Indikasi hal ini bisa dilihat dari AS yang tidak segera menyeret mantan Danjen Kopassus tersebut ke pengadilan internasional. Inilah politik dalam Ideologi Kapitalisme.
“Tidak ada makan siang gratis”. Frase tersebut sudah cukup menggambarkan praktik politik dalam Kapitalisme yang manipulatif.
Memang seolah – olah Indonesia dipandang strategis sebagai negara yang besar. Tentunya Indonesia harus kembali pada track polugrinya yang bebas aktif. Bombongan sedemikian tentu menyenangkan.
AS sangat memahami bahwa dengan menggunakan alibi polugri bebas aktif, Indonesia bisa diajak bekerja sama. AS sendiri kuatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China berpotensi membahayakannya. Oleh karena itu, Indonesia harus diberikan terapi.
Terapi pertama menurut kami adalah saat Menhan Prabowo berencana akan mengakuisisi 11 jet tempur SU-35 dari Rusia, yang akhirnya gagal. AS tidak berkeberatan Indonesia untuk beralih membeli pesawat bekas Austria, Eurofighter Thypoon.
AS berhasil memastikan Indonesia masih loyal kepadanya. Sedangkan Indonesia sendiri memandang AS sebagai penjaga keamanannya di kawasan dan ASEAN. Mengingat Indonesia juga kuatir perannya di ASEAN melemah dengan adanya pengaruh China.
Rupanya AS ingin lebih jauh. Tidak semata sesuai dengan ekspektasi Indonesia bahwa AS sebagai penjaga keamanan di kawasan.
Dalam pertemuan Menhan kedua negara tersebut, disetujui adanya kerjasama pertahanan antar dua negara. Bahkan Indonesia ditawari untuk membeli jet tempur AS, F-35.
Artinya tidak sekedar mencegah Indonesia untuk tidak membeli alutsista dari negara seterunya yakni Rusia, China dan Korut, tapi AS mengarahkan dirinya sebagai pemasok alutsista bagi Indonesia. Khususnya dengan apa yang dinamakan sebagai kerjasama pertahanan.
Termasuk arah perpolitikan Indonesia ke depan. Disinyalir pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan AS bisa berpengaruh pada keuntungan posisi Prabowo secara pribadi. Artinya pertemuan tersebut memberikan pesan bahwa Prabowo Subianto bisa menjadi kandidat kuat dalam pilpres 2024. Mengingat kedatangan Prabowo ke AS itu atas undangan AS bukan inisiatif Indonesia sendiri. Secara politik hal tersebut bisa menjadi sinyal keras bagi China.
AS melihat selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia ada kecondongan ke China. Artinya menurut penulis, Indonesia akan tetap menjadi bulan – bulanan kepentingan negara – negara imperialis.
Benarlah Rasul Saw dalam sabdanya. Beliau Saw menyatakan bahwa umat Islam nanti seperti hidangan di atas meja makan. Bangsa manapun siap untuk menyantapnya. Tatkala ditanyakan kepada Rasul Saw, hal demikian terjadi apakah karena jumlah umat Islam itu sedikit? Rasul Saw menegaskan bahwa justru jumlah umat Islam itu banyak. Hanya saja mereka terkena penyakit Wahn, yakni cinta dunia dan takut mati.
Oleh karena menjadi urgen bagi umat Islam guna mengambil Islam sebagai ideologinya dan ideologi negaranya. Dengan ideologi Islam, umat Islam akan memiliki orientasi yang benar dalam percaturan politik internasional. Bahwa mereka adalah umat yang mendapat tugas mulia menyebarkan Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad.
Khilafah sebagai pengemban ideologi Islam akan menjadi setara dengan negara – negara besar lainnya dalam politik internasional. Khilafah akan tegak sejajar dengan AS, China, Rusia dan negara besar lainnya. Bahkan Khilafah dengan kekuatan ideologi Islam mampu memaksa negara – negara lainnya untuk menerima dakwah Islam, tunduk pada kekuasaan Islam dan atau diperangi oleh jihadnya tentara Islam.
Bahkan kalaupun negara lain tersebut di saat gentar berhadapan dengan Khilafah, mereka pun terpaksa harus mau melakukan perjanjian dengan kekuasaan Islam. Dalam perjanjian ini, Khilafah akan mampu mengontrol klausul – klausul perjanjian agar bisa mendatangkan kewibawaan bagi Islam dan umatnya.
17 Oktober 2020
Penulis: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP)
Editor: H5P