oleh

Hasil Hitung Cepat: Anak dan Menantu Jokowi Menangi Pilkada

Iklan BPD
Kandidat walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kanan), putra pertama Presiden Joko Widodo, memasukkan kertas suaranya untuk Pilkada, di sebuah tempat pemungutan suara di Solo, Jawa Tengah, 9 Desember 2020.

TEGAS.CO,. NUSANTARA – Hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan untuk anak dan menantu Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan walikota Solo dan Medan, yang menjadi bagian dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, Rabu (9/12), yang digelar di tengah pandemi COVID-19.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa, dilaporkan lembaga survei Charta Politika unggul jauh atas pasangan Bagyo Wahyono-FX Suparjo dalam pemilihan wali kota Solo, dengan selisih mencapai 70 persen, dimana Gibran mendapatkan sekitar 87,15 persen suara.

Sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang berpasangan dengan Aulia Rachman di pemilihan walikota Medan, unggul dengan jumlah suara sekitar 10 persen dari petahana Akhyar Nasution yang berpasangan dengan Salman Alfarisi, menurut hitung cepat Indo Barometer.

Berbeda nasib dengan anak dan menantu Jokowi, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Azizah yang berpasangan dengan Ruhamaben dilaporkan kalah lewat hitung cepat sejumlah lembaga riset dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan.

Pun, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bertarung di pilkada yang sama dengan Siti Azizah. Keduanya takluk dari petahana Benyamin Davnie yang berpasangan dengan Pilar Saga. Pilar Saga adalah putra dari Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah.

Terkait hasil hitung cepat yang mengunggulkan sejumlah calon termasuk Gibran dan Bobby, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lewat Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto menyambut baik kabar itu.

“Kami mendapat kabar positif di sejumlah wilayah penting yang menjadi sorotan nasional. Para pasangan calon di Kota Solo (Gibran-Teguh) dan Kota Medan (Bobby-Aulia) dan berbagai daerah lain mendapat kepercayaan publik.”

Gibran, dalam wawancara di KompasTV enggan berkomentar lebih jauh terkait prediksi keunggulannya itu.

“Kita tunggu saja hasil resmi dari KPU, ini kan masih quick count,” kata Gibran.

Politik Dinasti

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan kemenangan anak dan menantu Jokowi – kendati baru sebatas hitung cepat – merefleksikan kekuatan praktik dinasti di partai politik yang sudah berlangsung sedari lama.

“Apa yang terjadi di pilkada ini hanya meneruskan tren itu. Padahal pilkada semestinya menjadi medium rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang kredibel dan mampu menangani krisis,” kata Titi, saat dihubungi.

Berlanjutnya praktik politik dinasti sendiri dinilai Titi disebabkan oleh pemikiran pragmatis partai politik yang ingin menjaga pengaruh dan kekuasaan.

“Sangat disayangkan jika kontestasi politik yang berbiaya mahal ini hanya mengandalkan kekerabatan dengan sosok tertentu,” lanjutnya.

Menurut Yoes Kenawas, kandidat doktor di Northwestern University in Illinois, pasangan hasil politik dinasti dalam pilkada tahun 2020 meningkat dibanding 2015, dari semula tercatat 52, menjadi 146.

“Parpol dan dinasti politik punya hubungan simbiosis mutualisme. Satu sisi, dinasti politik mereka butuh parpol sebagai kendaraan maju pilkada,” kata Yoes kepada BenarNews.

“Dari sisi parpol, mereka butuh dinasti karena mereka pertama sudah terbukti sebagai pendulang suara efektif dalam pemilu,” ujarnya.

“Mereka juga biayai operasional partai, kontribusi terhadap partai di tingkat pusat.”

COVID-19

Pilkada hari ini berlangsung di 270 daerah, dengan rincian sembilan pemilihan untuk tingkat provinsi, 37 kotamadya, dan 223 kabupaten, dengan lebih dari 100 juta warga berhak untuk memberikan suara mereka.

Pemilihan bupati di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, diputuskan ditunda karena terjadinya persengketaan yang berujung pada kerusuhan yang ditimbulkan dari protes pendukung salah satu pasangan calon yang didiskualifikasi.

Dari keseluruhan wilayah peserta Pilkada Rabu ini, 22 di antaranya tergolong ke dalam zona merah COVID-19.

KPU belum mengumumkan angka partisipasi dalam pilkada yang menurut data KPU memiliki 100,3 juta pemilih teregistrasi, tapi jumlah golongan putih, yaitu orang yang tidak memilih, dikabarkan cukup tinggi.

Di tempat pemungutan suara di mana Bobby memilih, hanya 124 dari 314 pemilih terdaftar menggunakan hak pilihanya, yaitu kurang dari setengahnya.

“Kami sudah berusaha, tapi partisipasi masih rendah,” kata ketua panitia pemilihan setempat, Ahmad Fauzan, kepada Kompas.com.

Sementara itu, di tempat pemungutan suara di mana Gibran memilih, hanya 208 dari 314 pemilih terdaftar yang memberikan suara mereka, menurut CNN Indonesia.

Netizen yang menolak pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi juga menyerukan untuk memboikot pemilihan melalui media sosial, menjadikan “golput” trending topic di Twitter.

Selama tahapan Pilkada, sedikitnya 63 orang calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab oleh KPU. Dari jumlah itu, tiga di antaranya dilaporkan meninggal dunia, yakni calon bupati petahana Kabupaten Berau Muharram, calon wali kota Bontang Adi Darma, dan calon bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh.

Ketua KPU Arief Budiman dan dua komisionernya–Pramono Ubaid dan Evi Novida Ginting–juga pernah dinyatakan positif terjangkit COVID-19.

Dalam laporannya sehari sebelum Pilkada, Bawaslu mengatakan 1.023 petugas penyelanggara pemilu positif terinfeksi COVID-19.

Dalam pemilihan presiden serentak 17 April 2019 lalu, lebih dari 500 penyelenggara pemilu dilaporkan meninggal, kebanyakan karena penyakit bawaan yang dipicu oleh kelelahan saat bertugas.

Pada hari Rabu, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 6.058, sehingga keseluruhan menjadi 592.900 kasus, dan angka kematian mencapai rekor harian tertinggi sebanyak 171 jiwa. Angka kematian nasional per Rabu akibat COVID adalah 18,171 jiwa.

Angka kasus dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara. Angka aktual diyakini jauh lebih besar, mengingat Indonesia termasuk negara dengan jumlah testing COVID-19 per kapita cukup rendah.

Sejumlah pihak sempat mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, lantaran dikhawatirkan ajang ini dapat menjadi superspreader atau penyebar utama penularan COVID-19.

Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dalam keterangan pers virtual hari ini mengatakan, pemerintah memutuskan tetap menggelar pilkada dikarenakan tidak ada perbedaan tren perkembangan COVID-19 antara daerah perserta pilkada dan non-pilkada.

“Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada pilkada, serangan COVID-19 justru juga besar. Memang daerah-daerah yang ada pilkada perkembangan terinfeksi ada yang besar juga,” kata Mahfud.

“Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi COVID-19 dengan penyelenggaraan Pilkada. Seperti data yang kita lihat tadi. Mengapa? Karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk itu.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 15 aturan baru pilkada yang digelar di masa pandemi. Salah satunya terkait pengurangan jumlah pemilih per-TPS, dari maksimal 800 menjadi 500 orang.

Terkait efektivitas aturan yang telah diterbitkan KPU itu, epidemiolog Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan perihal tersebut akan bergantung kepada kepatuhan penerapan protokol di lapangan.

“Kalau sampai aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik, ya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Laura kepada BenarNews.

*YA

Sumber : www.benarnews.org/indonesia

Komentar

Iklan Kominfo Sultra