oleh

Tidak Transparan, Kadis Dikbud Konkep Diminta Mundur

Massa aksi yang diterima di ruang rapat DPRD Konkep
Massa aksi yang diterima di ruang rapat DPRD Konkep

TEGAS.CO,. KONKEP – Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Tenggara (AMP-SULTRA), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konkep). Mereka menuntut transparansi terkait calon penerima beasiswa Cerdas Wawoniiku tahap ll. Kamis (7/1/2021).

Muh.Fitran Ramadhan selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengungkapkan bahwa dalam penyaluran beasiswa wawoniiku tahap ll ini tidak ada transparansi data penerima beasiswa dan anggaran pertahunnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe Kepulauan (Konkep)

Iklan Kominfo Sultra

Ditambah lagi, kata Fitran, SK panitia pelaksana tidak jelas, siapa kepanitiaanya.

“Kami menilai ada indikasi persoalan politik kemarin, hingga banyak mahasiswa dan mahasiswi yang tidak terkafer namanya. Padahal secara legalitas prosedur mereka sudah memenuhi persyaratan pemberkasan dan berhak untuk mendapatkan beasiswa”, ungkap Fitran dalam orainya.

“Tetapi faktanya hanya 949 orang saja itupun langsung ke rekening masing-masing tanpa ada konfirmasi. Tentu itu malanggar pasal 28 f amanat UU nomor 14 tahun 2008”, sambungnya.

Oleh sebab itu, lanjut mahasiswa Fakultas Hukum UHO tersebut, AMP-SULTRA meminta agar kepala Dinas Pendidikan Konkep mundur dari jabatannya karena dinilai telah gagal.

Ketua Komisi lll DPRD Konkep H.Yasran saat menerima demonstran di ruang rapat DPRD Konkep mengungkapkan bahwa, akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait.

“Tetapi sejauh ini dari pihak Dikbud belum bisa hadir, padahal kami sudah meyurat dan harapan kami bagi mahasiswa yg belum dapat beasiswa dan memenuhi syarat pemberkasan, kami akan usahakan agar di dapatkan kalau anggaran itu masih ada”, katanya.

Di tempat yang sama, Rahman anggota Komisi lll DPRD Konkep juga menambahkan, bahwa jika benar tidak ada transparansi anggaran beasiswa tersebut akan dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) untuk dilakukan audit.

“Saya juga sangat menyayangkan hal tersebut, hingga masih banyak mahasiswa yang tidak dapat beasiswa padahal secara pemberkasan layak untuk dapat”, tambahnya.

“Perlu diketahui, bahwa dalam rapat sebelumnya di DPRD konkep kami sudah membahas anggarannya, yaitu sebesar Rp 6,5 miliar pertahunya dan itu sudah bisa menutupi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Konkep. Tetapi hal itu akan rancu ketika hanya menghabiskan anggaran Rp 2 miliar lebih untuk tahap kedua ini dan kami akan terus telusuri. Kalaupun ada sisa dari anggaran, itu dikemanakan”, pungkasnya.

 

Reporter : Arkam Asrulgazali

Editor : YA

Iklan polda
DMCA.com Protection Status

Komentar