TEGAS.CO,.KENDARI – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah kota (Pemkot) Kendari launching standar pembayaran menggunakan Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) dan pembentukan TP2DD di Pantai Nambo. Selasa, (9/02/2021).
Pesatnya teknologi, khususnya didunia ekonomi digital termasuk industri sistem pembayaran non tunai atau uang digital, BI menggandeng pemkot Kendari untuk meluncurkan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dan pembentukan tim percepatan dan perluasan daerah (TP2DD).
Kepala BI perwakilan Sultra, Bimo Epyanto mengatakan, bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kinerja dari suatu daerah. Tentu juga ini mencerminkan bentuk kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan, karena PAD ini menunjukan kemampuan untuk menggali potensi ekonomi dari daerahnya sendiri dan tentu saja upaya-upaya untuk meningkatkan PAD ini harus didukung.
“Dengan memanfaatkan teknologi digital layanan yang di berikan oleh pemerintah daerah khususnya layanan kepada masyarakat untuk membayar retribusi, membayar pajak itu dilakukan dengan cepat, mudah dengan pembayaran digital dan diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Dikatakannya, pembayaran digital tentunya bisa membantu mendorong PAD. Nanti pada gilirannya, akan di gunakan untuk meningkatkan kesejateraan daerah. Kemudian harus dipahami bahwa untuk menigkatkan PAD ini membutuhkan koordinasi yang baik antar instansi.
“Kami meyakini terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD bisa dilakukan, salah satunya melalui elektonisasi, transaksi keuangan pemerintah daerah,” tukasnya
Sementara itu, Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir, SE,.ME mengungkapkan bahwa dengan adanya ETP diharapkan tidak ada lagi kebocoran sistem dan masyarakat bisa terlibat dalam program digitalisasi yang dilakukan pemerintah.
“Hari ini kita melaunching program elektronik aplikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus dengan pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, ini program nasional,” ujarnya.
Wali kota dalam kesempatan tersebut berterimakasih kepada perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara yang menunjuk pemerintah kota sebagai Pilot Project untuk memulai program digitalisasi.
“Kami bersepakat kemarin di November dan alhamdulilah Februari ini sudah terealisasi”, ucapnya.
“Tentunya ini adalah langkah awal, mudah-mudahan setelah terbentuknya TP2DD ini segera bergerak karena ini tim gabungan kami di support Bank Indonesia, dan Bank Sultra sebagai fasilitator mudah-mudahan semakin banyak mergen yang bisa kita akses dan juga pelaku-pelaku usaha semakin banyak terlibat dalam program digitalisasi daerah ini,” harapnya.
Lebih lanjut Sulkarnain mengatakan bahwa program tersebut lebih aman, kedua pemkot bekerja sama membangun sistem sehingga tidak ada lagi kebocoran.
“Karena kita tahu retribusi ini kan rentan untuk terjadi kebocoran kalau dilakukan dengan digitaliasasi saya kira akan semakin rapi dan bisa pertanggung jawabkan kepada masyarakat jadi masyarakat tidak perlu ragu”, imbuhnya.
“Bayar saja pajaknya, bayar retribusinya awasi penggunaannya, masyarakat tidak perlu bawa uang kemana-mana cukup top up saja. Mudahan pembayaran digital seperti ini semakin familiar dimasyarakat dan bisa mendorong peningkatan PAD,” tutupnya.
Reporter : ARS
Editor : YA