TEGAS.CO. KOLAKA UTARA – Bupati Kolaka Utara (Kolut), Drs. H. Nur Rahman Umar. MH menjawab semua tanggapan dan sanggahan dari 6 partai dengan tegas dan terarah saat rapat paripurna penyerahan LKPJ Bupati tahun 2020 di Kantor DPRD. Jumat (16/04/2021).
Bupati Kolut sangat mengapresiasi atas sanggahan dari Fraksi DPRD Kolut dan menerima atas kesalahan dan masukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dari yanggapan fraksi fraksi DPRD.
Bupati Kolut Drs. Nur Rahman Umar. MH menjawab masukan, saran dan kritikan tersebut dengan halus dan bernuansa kekeluargaaan. Seperti yang disampaikan partai Demokrat terkait pemerataan penempatan guru di SD dan SMP maka pemerintah menjadi perhatian khusus dengan penempatan guru yang sudah ditetapkan pengangkatan dari pusat atas permintaan Pemerintah Daerah, yang disesuaikan kwalitas dan kuantitas dari pendidikan.
“Sementara permasalahan pengawas yang pernah ke sekolah terpencil maka Pimpinan OPD (Dinas Pendidikan) untuk segera meminta data yang akurat dari anggota DPRD yang turun kelapangan, untuk mengetahui sekolah mana saja yang tidak pernah di kunjungi pengawas disekolah tersebut dan nantinya data tersebut dilakukan Pemantauan sehingga dikonfirmasi dan ditindak lanjuti webagaimana diharapkan”, ucapnya.
“Untuk fraksi PKB ada 3 hal penting peran aktif dan masif untuk meminimalisir kelalalaian atas kinerja Inspektorat, selaku inspektorat sudah membagi habis metode pemeriksaan berdasarkan wilayah kerja masing – masing dan melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap obyek – obyek pemeriksaan sesuai perundang -undangan”, tambahnya.
Persoalan pemetaan hutan negara, Nur Rahman Umar meminta agar bersama – sama memantau sekaligus memberikan saran karena kewenangan ini menjadi hak pemerintah pusat, namun pemerintah Daerah tetap melakukan kordinasi, termaksud penurunan status dan pemetaan sebelum di putuskan pemerintah provelonsi, hingga pembinaan untuk mengantisipasi Ilegal Loging agar kondisi hutan Tetap terjaga dan lestari.
Fraksi PDIP, meminta LKPJ Bupati tahun 2020 haruslah terealisasi yang terjadi di lapangan, maka pemerintah Daerah sependapat dengan pandangan PDIP yang sesuai untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan Bupati Kolut Nur Rahman Umar meminta kepada semua Fraksi agar jangan bosan -bosannya untuk memberikan kritikan dan masukan untuk membangun demi kebaikan bersama dan sepemahaman antara Eksekutif dan Legislatif untuk menyelesaikan permasalahan.
Untuk pengadaan Komputer dll di Daerah terpencil akan dilakukan pendataan dan pengadaan yang sesuai jebutuhannya masing -masing, sementara pengaspalan jalan Di Olo oloho, Pakue yang belum terselesaikan disebabkan pihak Kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan kontrak selama 50 hari pekerjaan dan ternyata pekerjaan tersebut belum juga bisa diselesaikan, sehingga Dinas PU memutus kontrak tanpa ada persyaratan lain.
Fraksi PBB tentang penurunan anggaran APBD tahun 2020, maka pemerintah Daerah beralasan bahwa kondisi saat ini mengalami Pendemik Covid – 19, sehingga banyak perubahan termaksud kebijakan pengurangan anggaran OPD dan ditarik Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid – 19.
Dikatakannya, kesejahteraan masyarakat tidak dilihat dari sisi pertanian maupun perkebunan, namun kita harus melihat secara normatif termaksud didalamnya infrastruktur.
“Untuk penekanan angka kemiskinan pada tahun 2017 kami dilantik angka kemiskinan secara statistik sebanyak 17 persen, ditahun 2019 angka kemiskinan mampu kami tekan menjadi 13 persen. Itu artinya Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan bantuan dan bimbingan eecara normatif. Dan di tahun 2020 pihak Statistik menyatakan penurunan angka kemiskinan menjadi 12 persen”, ucapnya.
“Artinya Perekononian masyarakat kolaka Utara berkembang dengan acuan angka kemiskinan dari tahun ke tahun menurun drastis,” lanjutnya.
“Jangan disangka kantor Statistik di beri sesuatu oleh Bupati Kolut agar angka kemiskinan diturunkan, dan boleh tanya Statistik, saya tidak pernah menjanji atau memberi sesuatu untuk hal tersebut”, tutupnya.
IS/YA