Salah seorang pemuda Warga Aceh Singkil, meminta Pemkab Aceh Singkil untuk mengkaji ulang perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena mengundang keresahan ribuan pegawai honorer daerah.
“Saya berharap Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dan jajarannya bersikap bijak mengambil keputusan perekrutan PPPK sebanyak700 orang, karena ribuan pegawai honorer yang tidak lolos bakal di rumahkan alias pemutusan hubungan kerja,”kata Edi salah seorang tokoh pemuda Aceh Singkil kepada wartawan Senin 22 juli 2019.
Menurutnya pegawai honorer di setiap perkantoran pemerintahan bukan buruh atau pekerja outsourcing perusahaan sehingga dengan mudah dibuang ketika tidak dibutuhkan.
“Pemkab Aceh Singkil bukan perusahaan, bukan milik suatu golongan tapi tatanan suatu pemerintahan untuk mengatur kehidupan sosial dalam perkembangannya disuatu negara,” tegasnya.
Dalam hal ini, lanjut Edi, dirinya menolak perekrutan PPPK, karena skema itu justru mengancam hak pegawai honorer yang berbakti untuk pemerintah dan dengan status tenaga kontrak, terbuka peluang dipecat dan tidak diperpanjang lagi masa kontraknya.
Kemudian, sebutnya, karena statusnya kontrak, PPPK yang tidak memenuhi target jangan senang dulu, karena harus siap-siap di PHK bila tak diperlukan lagi, karena tidak ada bedanya dengan buruh.
“Aturan PPPK, menurut saya hanya layak untuk pengangkatan pegawai baru. Bukan bagi honorer yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Dan maaf saya berkeyakinan ini hanya akal-akalan rezim saat ini, kendatipun disertai membuka peluang 200 orang pemerimaan CPNS untuk wilayah Aceh Singkil,”bebernya.
Menurutnya, kalau diikat dengan Peraturan Pemerintah(PP) kasihan para honorer, pemerintahan daerah harus bertanggung jawab mereka ini sudah bertahun-tahun berjasa bagi negara,
“Saya mengingatkan selaku putra daerah Aceh Singkil Kalau PPPK ini tetap juga di laksanakan, Bupati Aceh Singkil terlebih dahulu menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi ribuan pegawai honorer yang akan dirumahkan,”tukasnya.
Sebelumnya Pemkab Aceh Singkil telah mengusulkan kebutuhan 700 P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasj Birokrasi (Kemenpan RB).
Selain PPPK, Pemkab Aceh Singkil juga mengusulkan sebanyak 200 CPNS untuk memenuhi kekurangan tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru di wilayah tersebut.
“Sudah kita usulkan, semoga dalam waktu dekat dikabulkan dan menunggu arahan dari Menpan RB,”kata Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Ali Hasmi.
AHMAD JEKI