Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaButonDaerah

Sudah 5 Bulan Puluhan Dokter PTT di Buton, Belum Terima Gaji

1149
×

Sudah 5 Bulan Puluhan Dokter PTT di Buton, Belum Terima Gaji

Sebarkan artikel ini
Sudah 5 Bulan Puluhan Dokter PTT di Buton, Belum Terima Gaji
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton H. Djufri

Sungguh disayangkan nasib puluhan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), belum terima gaji selama lima bulan belum.

Plt Kadis Kesehatan Buton H. Djufri menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan ada beberapa dokter tersebut lolos CPNS, Sementara Surat Keputusan (SK) Bupati dibuat secara kolektif.

Olehnya itu, ada ke kosongan pada SK itu sehingga menunggu dokter baru untuk menggantikan mereka yang lulus PNS untk dibuatkan SK kolektif.

“Karena tidak mungkin kita masukan usulan surat keputusan itu, secara berulang-ulang kali, sehingga setelah cukup semua (dokter) baru kita buatkan SK mereka,”jelas Djufri, ditemui diruang kerjanya, Rabu (22/5/2019).

Diakuinya, tahun-tahun yang lalu tidak pernah terjadi keterlambatan gaji dokter PTT itu, baru tahun ini karena waktunya banyak rentetan-rentetan para pimpinan seperti Bupati, dan Sekda keluar daerah, sehingga susah mendatangani SK para Dokter PTT daerah tersebut. Serta lambatnya Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan dan Diklat (BKPPD) Buton, membuat SK itu.

“Tapi sekarang ini SK Bupati nya sudah ada dan kemungkinan sebelum lebaran ini mereka sudah bisa kita cairkan gajinya,”ujarnya.

Djufri menambahkan, pada prinsipnya mereka tenaga dokter PTT tidak dirugikan, karena gajinya tetap tidak ada potongan, hanya saja terlambat tahun ini. Persoalan keterlambatan ini tidak ada unsur kesengajaan.

Mudah-mudahan kata dia, ke depan tidak terjadi lagi hal serupa sepanjang alur prosedur pengajian ini lancar dan tidak ada keterlambatan.

“Sebab SK Bupati mereka secara kolektif, sehingga tidak bisa kita buat satu-satu. Maka kita menunggu, setelah terpenuhi semua baru kita buatkan sekaligus. Tapi kalau bisa masing-masing SK tidak ada masalah kenapa tidak kita buat hanya saja tidak bisa,”katanya.

Untuk diketahui, persolan ini diketahui awak media tegas.co saat ada beberapa tenaga dokter PTT daerah tersebut yang anggan disebutkan namanya melaporkannya, untuk dimintai menindak lanjuti persoalan ini, ke pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan.

SUPARMAN

Terima kasih

error: Jangan copy kerjamu bos