tegas.co, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak Polri segera mengusut insiden bentrok antara massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung pekan lalu. Demi objektivitas proses hukum, Nasir juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menonaktifkan Irjen Anton Charliyan dari posisi Kapolda Jawa Barat.
Nasir menegaskan Propam Mabes Polri harus berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa pandang bulu demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Ini harus diusut sampai tuntas, seterangnya agar objektif dan hasilnya tuntas. Karena itu, selama pengusutan saya minta ke Kapolri harusnya menonaktifkan Pak Anton dari jabatan Kapolda. Anton harus diperiksa oleh Propam Mabes Polri, itu intinya,” kata Nasir Djamil selaku anggota Anggota Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa, (17/1/17).
Selain itu kegaduhan yang kembali bertambah, sehingga Polri harus mengusut insiden bentrok antara massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung pekan lalu. Dengan penonaktifan Anton maka tugas-tugas Kapolda Jabar bisa dilaksanakan oleh Wakapolda.
Nasir yang duduk di komisi hukum DPR itu berharap agar polisi segera menuntaskan pengusutan kasus bentrok GMBI kontra FPI. Hal ini guna objektivitas proses hukum, “Ini adalah masalah yang serius, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat pernyataan, kemudian bikin konferensi pers, tidak bisa begitu,” ujarnya.
RUL / MAN