tegas.co., BANTAENG, SULSEL – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan, meningkatnya belanja pegawai dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp. 926,7 Miliar lebih pada APBD tahun anggaran 2018.
Reaksi PKS tersebut disampaikan saat rapat mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi, yang digelar di ruang kantor DPRD Bantaeng, Senin (11/12/17).
Ketua Fraksi PKS Suardi, dalam pemandangan umumnya menjelaskan, belanja daerah yang secara umum mengalami kenaiakan, yakni yang berkaitan tentang belanja tidak langsung pada pos alokasi belanja pegawai.
Belanja pegawai tersebut dialokasikan sebesar Rp.350,7 Miliar pada APBD 2018, meningkat sekitar Rp.84 Millyar, sebab alokasi rencana realisasi di APBD Perubahan 2017, estimasikan belanja pegawai sebesar Rp.266 Miliar.
“Kenaikan angka belanja tersebut kami pertanyakan penggunaannya, dan Fraksi PKS meminta data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta seluruh estimasi rincian pembiayaan untuk gaji dan tunjangan di semua jenjang kepegawaian, karena dikhawatirkan, dana tersebut akan menjadi dana sisa pada APBD 2018,” Jelasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan menurunnya angka rencana pendapatan yang diestimasikan sebanyak Rp.929,7 Miliar pada tahun anggaran 2018.
Dijelaskan, PAD 2017 sebesar Rp.101,6 Miliar, dan PAD untuk 2018 hanya sebesar Rp.82.3 Miliar, Pos pendapatan hasil retribusi daerah dari Rp.13,8 Miliar turun menjadi Rp.9,1 Miliar, pos pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 8,5 Miliar, Turun menjadi Rp. 5,9 Miliar. Pos pendapatan lain lain yang dipisahkan dari Rp. 53,6 Miliar turun Rp. 41,6 Miliar.
Setelah menjelaskan secara rinci menurunnya angka pendapatan daerah, Fraksi PKS telah meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten Bantaeng,”Faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya pos-pos pendapatan tersebut, yang seharusnya mengalami kenaikan karena item pendapatan asli daerah juga merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam melakukan inovasi di daerah dan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan APBD setiap tahunnya, dan merupakan salah satu indikator penentu kemandirian daerah,”Jelasnya.
REPORTER: SYAMSUDDIN
PUBLISHER: MAS’UD