tegas.co. KONSEL, SULTRA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nadira, SH bersama Anggota Komisi I melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) terkait tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu, 27/3/2018.
“Alasan memilih Kabupaten Purwakarta sebagai tempat KAD, karena Purwakarta adalah salah satu daerah yang tata kelola pemerintahannya sangat baik,” ujar Wakil Ketua II DPRD Konsel, Nadira.
Senada dengan, Nadira Ketua Komisi I Tasman Lamuse juga mengaku sangat kagum terhadap Kabupaten Purwakarta terkait dengan tata kelola pemerintahannya.
“Kami sangat kagum terhadap Kabupaten Purwakarta yang memiliki tingkat pengelolaan pemerintahan sangat baik, sehingga pada saat rapat Komisi kami memilih daerah ini sebagai tempat melakukan KAD,” tutur Tasman.
Sementara itu mewakil Bupati, Kasat Pol PP Pemkab Purwakarta, H Kusnadi, SH, sangat menyambut baik dengan kedatangan rombongan. Kusnadi mengaku Kabupaten Purwakarta adalah salah satu kabupaten termaju khususnya di Provinsi Jawa Barat.
“Purwakarta di katakan sebagai salah satu kabupaten termaju di Jawa Barat, karena pimpinan dan seluruh rekan-rekan OPD bekerja secara signifikan sehingga purwakarta mendapat julukan purwakarta istimewa,” jelas Kasat Pol PP Pemkab Purwakarta, H Kusnadi.
Lanjutnya, pelayanan masyarakat di Purwakarta sangat baik. Contohnya, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Dimana Disdukcapil tidak menunggu warga untuk membuat KTP-el ataupun KK, melainkan pihak dinaslah yang langsung menemui warga untuk membuatkan KTP-ek ataupun KK warga. Begitu pula dalam pelayanan kesehatan, jika ada warga yang sakit kami langsung menjemput tanpa harus menunggu warga tersebut ke rumah sakit, bahkan pendidikan di tingkat SD dan SMP itu sudah gratis,” terang Kusnadi.
Sedangkan Anggota Komisi I, Anshari Tawulo, SE mempertanyakan terkait aset daerah. Bagaimana fungsi dan peranan Satpol PP terhadap pengamanan aset daerah di Pemkab Purwakarta, sehingga bisa membuat suatu perda yang bisa mengatur peran Satpol PP terhadap aset daerah.
Mengenai peran Satpol PP terhadap aset daerah, Kusnadi menjelaskan bahwa, Pemkab Purwakarta benar-benar bersinergi dengan OPD-OPD untuk selalu memberikan informasi kepada Satpol PP tentang aset-aset daerah. Baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga apabila ada aset yang tidak jelas kami tidak canggung untuk menindaki hal tersebut.
Sementra Anggota Komisi I lainnya, Tasbin tajuddin, SE mempertanyakan bagaimana pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan dana untuk insentif bagi guru-guru yang berstatus honorer. Apakah ada pemberian dari dana BOS atau ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pemberian insentif untuk guru honorer.
“Terkait dana pendidikan guru yang berstatus honerer Pemkab Purwakarta mengalokasikan dari dana BOS. Jumlah honor yang diterima tergantung dari besarnya dana BOS tersebut. Selain dana BOS Pemkab Purwakarta juga mengalokasikan dana stimulus yang bersumber dari dana APBD.
Hasil dari kajian ini, wakil ketua bersama Komisi I DPRD Konsel akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment). Agar Kabupaten Konawe Selatan kedepannya bisa segera mewujudkan taglinenya “Desa Maju Konsel Hebat”.
Untuk diketahui rombongan KAD dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Konsel, Nadira didampingi Ketua Komisi I, Tasman Lamuse bersama anggota masing-masing, Ansyari Tawulo, Tasbin Tajudin, Wawan Suhendra, Sarifudin Pariwusi, Hj Farida Yakuf Silondae, Nurmantasia dan Haslinda. J.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD