tegas.co., BUTON, SULTRA – Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), di daerah pemilihan, Baubau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan Wakatobi ditemukan permasalahan yang sama, salah satunya, tenaga honorer guru SMU/SMK sederajat.
Permaslahan yang cukup serius yang ditemukan yakni, terkait honor yang diterima setiap tenaga honorer guru SMA/SMK sederajat yang cuma berkisar Rp500 ribu per triwulan.
Tak hanya itu, terdapat permasalahan lain, yaitu pengangkatan Kepala Sekolah (KS) setiap SMU/SMK sederajat, disinyalir imporan dari daerah tertentu.
Atas permasalahan yang diterima tersebut, Suwandi,S.Sos selaku Sekretaris Komisi satu DPRD Sultra, dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan daerah pemilihan (Dapil), Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah dan Wakatobi berjanji akan membawa permasalahan tersebut pada rapat dewan untuk segera menjadi perhatian pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur Sulawesi Tenggara.
“Setelah pengalihan SMU/SMK sederajat ke pemerintah provinsi, maka harus diperhatikan, utamanya guru-guru honorer K2. Mereka ini hanya mendapatkan gaji Rp500 ribu per tiga bulan, kasian mereka. olehnya itu, ini akan saya bawa ke rapat dewan, kami akan perjuangkan agar segera di SK kan oleh gubernur,”janji Suwandi dihadapan masyarakat Siotapina, Buton Senin (1/10/2018) kemarin.
Kata Suwandi, dengan SK gubernur Sultra, maka honor tenaga honorer SMU/SMK sederajat dapat ditingkatkan.”Kalau SK Gubernur Sultra dikantongi oleh tenaga honorer SMU/SMK sederajat, tentu honornya bisa mendekati Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun Demikian, kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah,”katanya.
Ia menambahkan, terkait aspirasi soal adanya dugaan pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Wakil Kepala Sekolah SMU/SMK sederajat yang imporan dari daerah tertentu, dirinya akan mempertanyakan kepada pihak Dinas terkait.
“Ini banyak aspirasi dari masyarakat menyebut adanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang diangkat dari daerah lain. Ini juga dikeluhkan karena pengangkatannya sepihak. justru itu, kami akan mempertanyakan itu,”janji Suwandi.
Selain permasalahan pendidikan dan tenaga kependidikan, Suwandi juga mendapat masukan dari sejumlah masyarakat terkait kebutuhan masyarakat di kecamatan Siotapina, Buton, diantaranya, pemecah gelombang di desa Kumbewaha. status guru honorer SMAN se kabuapten Buton. Pembinaan langsung pada Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), pembinaan langsung pada koperasi nelayan. pembinaan langsung pada petani dan perkebunan. penyelesaian jalan lingkar Buton. bantuan pada rumah ibadah.
Reses dewan masih berlangsung selama pekan ini, Suwandi berjanji permasalahan yang ditemukan tersebut, seperti tenaga honorer guru SMU/SMK sederajat akan menjadi prioritas utama.
PUBLISHER: MAS’UD