tegas.co., KENDARI, SULTRA – Sebanyak tiga jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di poros Batu Putih – Porehu -Tolala, Kolaka Utara (Kolut) memprihatikan, namun dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 tidak menjadi skala prioritas.
Hal ini disayangkan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sultra, Jumardin, SE. Menurutnya, anggaran Rp 4,5 Milyar dari APBD Sultra 2019 untuk pengaspalan jalan di daerah itu dapat menjadi pembiayaan pembangunan ketiga jembatan tersebut.
Sebelumnya anggaran Rp 2 milyar ABPD perubahan semestinya diptioritaskan untuk pengerasan jalan, tetapi Dinas PU Bina Marga Pemprov ultra melaksanakan pengaspalan yang hanya volumenya 800 meter.
“APBD 2019 saya tekankan untuk diprioritaskan ketiga jembatan dan pengerasan, mengingat agar anggaran diluncurkan ada mamfaatnya pada masyarakat. Daripada melaksanakan pengaspalan tetapi tidak ada jembatan, sama saja pemubaksiran anggaran,”katanya.
“yg sangat Priotas untuk di kerja di APBD Induk 2019 sbb:
-2 buah jembatan di desa Larui kec.Porehu.
-1 buah jembatan di desa Leleulu kec.Tolala.
-2 buah box kalver di desa Loka kec.Tolala.
Demikian ,terima kasih.”tulis Jumardin via pesan What’s App.
Pada rapat pembahasan APBD pemprov Sultra, Politisi Demokrat ini berharap agar mengutamakan pembangunan jembatan agar masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut.
“Apa gunanya jalan diaspal tetapi tidak ada jembatannya. Kan lebih baik anggaran Rp 4,5 Milyar itu untuk jembatan saja, sisanya untuk pengerasan saja,”harapnya.
Terungkap dalam rapat pembahasan APBD Pemprov Sultra 2019, anggaran pengaspalan jalan sepanjang 800 meter Batu Putih – Porehu -Tolala, Kolaka Utara Rp. 2 miliyar bersumber APBD Perubahan 2018.
Sementara anggaran sebesar Rp 4,5 Milyar yang bersumber dari APBD 2019 diharapkan untuk membiayai pembangunan jembatan di poros di Batu Putih – Porehu -Tolala, Kolaka Utara tersebut.
Rapat paripurna APBD 2019 berlangsung alot, sejumlah usulan kegiatan eksekutif mendapat koreksi dari sejumlah anggota banggar DPRD Sultra.
MAS’UD