Kedudukannya sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bombana terus berupaya menyelaraskan antara program pembangunan dengan kebutuhan urgen masyarakat.
Melakoni tugas pokok dan fungsinya, Dewan terus menjaga jalinan kemitraan dengan pihak Eksekutif demi menjaga kestabilan politik daerah.
Roda pembangunan dan kepemerintahan dapat berjalan baik, manakala dua lembaga pemerintahan daerah (eksekutif-legislatif) punya kesamaan pandangan yang searah, dalam menopang pembangun daerah.
Tautan keharmonisan itu, dapat dilihat dari kesamaan arah disejumlah kiat membangun daerah.
Setiap perbedaan jika muncul, Dengam mudah pula diatasi atau diredam secara bersama.
Inilah bukti kongkrit keharmonisan Dewan bersama Eksekutif dalam menunjang pembangunan daerah. Nyaris kedua lembaga ini, tidak memiliki gejolak yang berarti.
Dibidang legislasi misalnya, kedua lembaga senantiasa seiring sejalan dalam membahas produk- produk untuk hukum daerah. Baik yang lahir dari usulan Eksekutif maupun Legislatif. Alhasil, banyak produk daerah tercipta dari kesamaan pandangan dua lembaga daerah ini.
Demikian pula di bidang penganggaran (budgeting). Kesepakatan demi kesepakatan begitu lunak terbentuk, ketika menyentuh aspirasi dari masyarakat.
Terlebih ketika canangan program gembira usungan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tafdil-Johan Salim, dinilai menyentuh masyarakat bawah atau warga yang kurang mampu, Dewan pun dengan tangan terbuka menerima program unggulan tersebut.
Bahkan tidak jarang, keduanya saling memuji usai menyepakati program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Jejak kesamaan pandangan itu, dijumpai pula saat meneropong fungsi pengawasan Dewan. Saling menerima kekurangan dan masukan, menjadi harapan tersendiri bagi dambaan kemajuan Kabupaten Bombana.
Dipembahasan APBD 2019 misalnya, Badan Anggaran DPRD bekerja keras untuk mengakomodir sejumlah kepentingan masyarakat.
Ditiap rancangan anggaran yang diajukan Pemkab Bombana, dipelototi secara seksama demi memenuhi harapan rakyat tersebut.
Pembahasan nampak alot, acapkali rancangan usulan eksekutif itu, dirubah atau dikembalikan ketika tidak memenuhi kaidah atau harapan masyarakat Bombana.
Demi mencermati alokasi anggaran tersebut, anggota dewan kadang rela menghabiskan waktu hingga larut malam demi menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat arus bawah.
Terbukti, beberapa masukan demi masukan dari anggota dewan menjadi rujukan atau landasan bagi eksekutif dalam mengambil sebuah kebijakan tertentu.
Disadari fungsi budgeting atau anggaran yang melekat di DPRD menjadi kunci atau benteng dalam memperjuangan hak-hak rakyat.
Ketua DPRD Bombana Andi Firman menegaskan, dalam menjalankan fungsi budgeting itu, pihaknya terlibat secara aktif, proaktif, dan bahkan reaktif bila tidak menyentuh kepentingan publik.
“Peran dewan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangatlah penting. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen atau kunci kebijakan ekonomi suatu daerah. Disini pula gambaran untuk mengetahui keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (18/12/2018),.
Senada dengan itu, Amiaddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana menyampaikan dalam pembahasan APBD, cermatan dewan tidak hanya menyangkut masalah teknis, namun menelusuri secara detail arah kebijakan publik.
“Kami harus pastiin, kemana arah kebijakan itu menyentuh rakyat atau tidak. Jika kami telusuri tidak memiliki faedah, tidak segan-segan kami tolak,” tegasnya.
Tidak dipungkiri, keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif terlihat jelas saat proses tahapan demi tahapan penyusunan APBD Bombana.
Dewan menunjukan kepiawaiannya dalam mengagregasikan sejumlah kepentingan. Antara lain, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan.
Dewan berharap APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Advetorial)