TEGAS.CO. KONAWE SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melalukan rapat bersama. Dan disepakati untuk melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kelambatan keuangan daerah.
Hal ini diungkapkan oleh ketua terpilih Pansus tersebut, yang juga sebagai Wakil Ketua II DPRD Konsel, Senawan Silondae.
“Pembentukan Pansus ini, adalah tindak lanjut surat 4 fraksi yang masuk kepada unsur pimpinan DPRD Konsel. Rapat dihadiri oleh anggota fraksi Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, PAN serta Demokrat,” ujar Senawan Silondae. Kamis, 26/3/2020.
Menurut Wakil Ketua II DPRD Konsel ini, pembentukan Pansus dikarenakan DPRD melihat kondisi keuangan pemerintah daerah yang dinilai saat ini sudah sangat memprihatinkan. Terutama, gaji ASN dan honorer mengalami keterlambatan pembayaran, sekarang sudah akan memasuki bulan April Dana Desa (DD), serta dana Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana-dana lainnya belum cair-cair, dan ini akan meresahkan.
“Hitungan kami, jika tidak ada langka kongkrit DPRD untuk mempresur eksekutif terkait masalah kelambatan keuangan daerah yang terjadi saat ini. Kami pikir akan terus mandek sampai satu tahun anggaran kedepan. Walaupun kemarin kami sudah melakukan RDP dengan TAPD dan jawabannya selalu sama hanya kamuflase, bahwa ini terjadi ketidakseimbangan antara dana transfer dan dana pembiayaan,” jelas Senawan.
“Pertanyaannya kami, apa yang dibiayai sehingga lebih besar pembiayaan dari pada dana masuk. Harusnya dari sisi perencanaan TAPD sudah merencanakannya dengan matang,” pungkasnya.
Dan memang, kata dia, pihaknya melihat ada indikasi tata kelola keuangan yang tidak bagus. Karena kalau kita bicara gaji apapun alasannya pemerintah pusat per tanggal 1 sudah transfer ke daerah, dan kenyataannya pembayarannya terlambat. Apa sesungguhnya yang terjadi?
“Pembentukan Pansus ini bukan kepentingan pribadi dan lembaga kami, namun semata-mata kepentingan masyarakat dan daerah. Hasil dari kerja Pansus nanti, jika ditemukan ada kesalahan dan kejanggalan dalam mengelola keuangan, maka kami akan merekomendasikan ke BPK untuk dilakukan audit khusus, karena di daerah-daerah lain tidak terjadi seperti ini,” pungkasnya.
TIM