Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan dan Anggaran Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama anggota DPRD Sultra menyepakati pengalokasian anggaran sebesar Rp 300 Milyar termasuk dana cadangan Rp 500 Milyar.
Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketia DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh dan didampingi Wakil Ketua H. Herry Asiku, Muh Endang SA dan dihadiri Pj. Sekda Provinsi Sultra Laode Ahmad Pidana Bolombo selaku Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta OPD terkait seperti Kepala BPKAD, Dirut RS Bahteramas, Kadinkes, Kadishub, Kadis Dikbud dan Ka. SKPD lainnya, termasuk dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat DPRD Sultra, Rabu (1/4/2020).
Selain itu juga para Ketua Fraksi masing-masing Ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto, Ketua F. Gerindra H. Supratman, Ketua F. PKS Rasyid , Pimp. Fraksi Gabungan Fajar Ishak, Ketua F. PAN Syamsul Ibrahim, F. Partai Demokrat Salam Sahadia, F. PDIP Laode Febhy Rifai, dan F. Partai Golkar H. Rahman Rahim.
Dalam rapat tersebut Pj. Sekprov Laode Ahmad Pidana Bolombo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas gugus yang dipimpinnya. Begitu juga halnya dengan Kapolda Brigjend Merdisyah dan jajaran Forkopimda lainnya. Rapat berlangsung hangat, komunikatif dan solutif.
Dari hasil pelaksanaan rapat tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut:
Gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun disarankan untuk terus memperbaiki kinerjanya terutama memperkuat koordinasi antara Tim di Provinsi maupun dengan Tim serupa di Kab/Kota. Juga disarankan untuk memperkuat Publikasi terhadap hasil-hasil kerjanya. Karena “perang” melawan pandemi Corona harus bersifat semesta dan melibatkan semua.
Alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar diperuntukkan bagi Pengadaan APD, Fasilitas Kesehatan, dan Insentif Tenaga Kesehatan, serta Aparat Sipil Negara lainnya serta aparat TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan Corona. Anggaran tersebut juga akan digunakan dalam pengadaan Jaring Pengaman Sosial bagi Kepala Keluarga (KK) miskin di Sulawesi Tenggara, seperti pengadaan sembako, terutama beras dan gula. Uang sebesar Rp 300 miliar tersebut sudah siap di kas pemprov yang bersumber dari DAU, pemotongan DAK, dan Silpa.
Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, untuk beras 50 kg bagi KK miskin yang berdasarkan data BPS sekitar 154 ribu KK dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65 miliar. Tentu juga sangat penting untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat TNI/Polri serta diawasi oleh DPRD.
Rapat juga mengusulkan kepada Gubernur untuk membuat Surat Edaran kepada Bupati/Walikota agar menunda penagihan pajak/retribusi yang bersumber dari Perda bagi Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan UKM di Sulawesi Tenggara.
Rapat juga meminta Gubernur untuk menyampaikan kepada PLN agar pelanggan listrik berkapasitas 1.300 KWH juga mendapatkan kompensasi pengurangan tagihan.
Demikian beberapa poin penting hasil rapat tersebut, dan secara pribadi kami mengapresiasi Gubernur dalam menyiapkan anggaran bagi perang semesta melawan pandemi corona ini.
“Saya juga mengapresiasi Ketua DPRD Sultra serta Pimpinan DPRD Herry Asiku, Nursalam Lada, dan para Ketua Fraksi yang secara bulat tanpa prasyarat setuju dan mendukung penuh kerja-kerja serta pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan,”ujar Wakil Ketua DPRD Sultra Muh. Endang SA melalui release persnya
Ditambahkan, sikap Ketua DPRD yang memimpin langsung rapat di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik layak diapresiasi.
“Beliau juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi dan konsep kerja yang dibutuhkan,”tandasnya.
TIM REDAKSI