Pasar tradisional menjadi cluster baru perebakan virus corona di Indonesia. Kasus-kasus baru yang ditemukan di pasar-pasar tradisional setiap hari bertambah, bahkan pada penderita yang tidak menunjukkan gejala apapun.Tren perebakan lokal ini menjadi kekhawatiran khusus karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum sehari-hari. 18 kasus baru ditemukan di kalangan pedagang pasar di kota Denpasar, Bali dan hal ini menyebabkan pemerintah daerah berjuang mengatasi perebakan dan menerapkan langkah-langkah penutupan kegiatan masyarakat.Setelah temuan kasus covid di Pasar Raya di kota Padang dan Pasar Cileungsi, di Bogor, hari Rabu 10 Juni 2020, pemerintah kota Denpasar, Bali menemukan 18 pedagang pasar Kumbasari terjangkit Covid 19.
Tren perebakan di pasar-pasar tradisional ini menjadi tugas baru bagi pemerintah daerah dan pusat karena akan berimbas lintas sektoral dan lintas wilayah. Yang menjadi kekhawatiran utama adalah dampaknya yang luas bagi masyarakat umum. DPP IKAPPI mencatat data kasus Covid-19 di pasar seluruh Indonesia adalah 529 ditambah laporan terbaru yang kami terima dari Sumatera Selatan ada 19 temuan baru kasus Covid di Pasar Kebun Semai Sekip Palembang. Jadi total kami mencatat perhari ini Positif Covid-19 di pasar sebanyak 529 orang dan yang meninggal sebanyak 29 orang,” ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2020).
Edukasi dan sosialisasi yang minim ini adalah salah satu penyebab terjadinya kasus peningkatan kurva yang positif covid-19 terus melonjak tajam. Warga perkampungan di Depok, Bekasi, dan Jakarta misalnya harus pontang panting menambal bolong pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Mulai dari program edukasi yang macet, hingga distribusi bantuan sosial tak merata, jauh dari memadai.Jeda sebulan pasca pengumuman kasus perdana Covid-19 yang diumumkan langsung Presiden Joko Widodo, warga masih bersikap tak acuh, kerumunan masih ada di mana-mana terlebih setelah banyak aktivitas kerja yang diliburkan.
Walau Pemkot Depok mengumumkan kondisi darurat pada pertengahan Maret, belum terdapat informasi apapun yang tersampaikan hingga tingkat RT/RW, Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah belum mampu untuk meredam serangan virus covid-19. Terlihat dari angka kasus yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Per 19 juni 2020 ada 43.803 kasus positif.Indonesia masih tergagap dalam mengatasi wabah ini. Sikap pemerintah yang lamban membuat korban corona terus berjatuhan.
Hal ini seolah menegaskan kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan asing. Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan wabah corona. Terbukti dengan adanya berbagai kebijakan Pemerintah mulai dari sosial distancing, PSBB dan sekarang new normal, pada faktanya justru malah membahayakan nyawa rakyatnya.
Sebab keselamatan rakyat adalah hal yang harus diprioritaskan negara dalam hal apapun. Penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah kapitalistik ini menunjukkan tata kelola negara yang disamakan dengan mengelola sebuah perusahaan, di mana hanya mementingkan keuntungan materil. Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan para kapitalis. Negara selayaknya melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka.
Sebab kerugian ekonomi akibat wabah bisa dipulihkan, namun kehilangan nyawa rakyat tidak tergantikan. Satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga sebagaimana sabda Nabi saw. Hilangnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim.Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara.
Sistem kepemimpinan negara ini unik, berbeda dari sistem lain yang ada di dunia, baik itu kerajaan, republik maupun parlementer. Sistem yang disebut Imamah atau Khilafah, lahir dari hukum syara, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia. Sistem kekhilafahan memiliki perbedaan diametral dengan sistem demokrasi yang diterapkan dunia saat ini. Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat.
Dalam praktiknya, yang disebut rakyat hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan. Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara.
Wallahualam Bi Shawwab.
Yeni Mulyani
Ibu Rumah Tangga
Rancaekek-Bandung