Boros Anggaran, WFB Kerja atau Jalan-jalan?

Iklan Wali Kota
Desi Dian S., S.Ikom

TEGAS.CO.,NUSANTARA – Pandemi yang tak kunjung berakhir memberikan efek domino pada wilayah Indonesia yang mengandalkan objek pariwisata sebagai mata pencaharian masyarakatnya. Sebut saja pulau bali yang mengalami kerugian pariwisata Bali per bulan di masa pandemi ini sekitar Rp9,7 Triliun per-bulan ungkap Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (merdeka.com Rabu, 13 Mei 2020).

Wilayah Bali yang terpuruk secara ekonomi membuat menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tengah merencanakan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dimaksudkan agar WFB dapat menahan laju kontraksi perekonomian Bali.

Iklan MNCTV
Iklan wali kota Kendari

Sebab menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho Akselerasi pariwisata domestik berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ini akan meningkatkan jumlah penghuni kamar hotel yang menurun tajam, pada bulan Maret tercatat hanya 10,24 persen. (antaranews.com, 27/5/2021).

Iklan Wali Kota

Sebagai tambahan, ekonomi Bali minus 9,85 persen pada kuartal I 2021. Ekonomi Bali terlihat semakin terpuruk dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang hanya minus 1,2 persen.

Berisiko dan Membahayakan

Banyak pakar merespons kebijakan ini tak menyentuh akar persoalan. Seperti disampaikan peneliti INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali. (cnnindonesia.com, 23/5/2021)

Menurut Bhima, 25 persen ASN program WFB tidak bisa menggantikan anjloknya turis asing di Bali. Sebab Bali sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara yang kini menurun hingga minus 100 persen per Maret 2021.

Pakar Kebijakan Publik dan Dosen Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, menilai WFB memiliki dua kelemahan. Pertama, pemborosan anggaran belanja negara. sebab upaya memboyong ASN ke Bali akan menyebabkan anggaran pemerintah membengkak (kompas.com, 27/5/2021)

selain itu, UMKM lokal tidak dapat merasakan manfaat WFB secara signifikan sebab acara pemerintah sering kali dilakukan di hotel bintang tiga ke atas. Sehingga sulit untuk mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut, bisa-bisa karena semua masuk pada korporasi besar.

Kedua, berisiko terhadap penularan Covid-19.Seseorang yang sudah divaksin masih bisa tertular covid-19, sekaligus menjadi spreader (penyebar), Vaksin Sinovac misalnya, hanya memberikan kekebalan sekitar 60-70 % saja. maka tak heran Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan vaksinasi bukan jaminan aman. (senayan.post.com, 5/5/2021)

Antara Rakyat atau Korporat

Penggelontoran dana APBN untuk kegiatan WFB harus diteliti lebih dalam, pasalnya Investasi sektor pariwisata di Bali lebih didominasi pemodal asing. Berdasarkan data kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, porsi PMA ke sektor hotel dan restoran mencapai 52 persen, sedangkan PMDN sebesar 42 persen. (bisnis.com, 22/3/2021)

Adapun 42 persen PMDN mayoritas bukan milik rakyat Bali. Kepemilikan aset kepariwisataan Bali, 85 persen dikuasai oleh orang di luar Bali. Sehingga, masyarakat Bali sedari dulu pun hanya menjadi penonton atau minimal jadi pekerja yang kini berakhir dengan menganggur. (tribun-bali.com, 2020)

Jika dibiarkan berlarut-larut, kebijakan yang dibuat Indonesia makin mirip dengan model korporatokrasi, yaitu kolaborasi antara korporasi dan birokrasi. Negara model demikian lahir dari sistem demokrasi kapitalisme. negara sibuk mengurusi permintaan pengusaha, sementara rakyat tak punya kuasa menyaksikan APBN mengalir deras pada korporasi.

WFB tidaklah sesuai dengan esensi membangkitkan perekonomian. Jika ingin masyarakat bali bangkit kembali ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan seperti memberikan bantuan langsung pada pegawai hotel yang terdampak ataupun memberi suntikan modal pada UMKM yang terdampak sisi lain.

 

Penulis: Desi Dian S., S.Ikom

Editor: H5P

 

Iklan Wali Kota
Iklan Wali Kota

Komentar

Iklan Wali Kota