Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaWakatobi

Pembatalan Seleksi JPT, Muhammad Ali: Bisa Jadi itu Hanya Modus

2071
×

Pembatalan Seleksi JPT, Muhammad Ali: Bisa Jadi itu Hanya Modus

Sebarkan artikel ini
Politisi Partai Golkar Wakatobi, Muhammad Ali

TEGAS.CO.,WAKATOBI – Politisi partai Golkar Wakatobi Muhammad Ali mempertanyakan dasar pembatalan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dikeluarkan Pemerintah. Menurutnya, Pemkab saat ini harus transparan menjelaskan maksud dan tujuan pembatalan itu.

“Kami sebagai wakil rakyat mempertanyakan maksud pembatalan itu, atas dasar apa?. Tentu harus ada penjelasannya. Apakah itu dari Kementerian. Kami di DPRD harus paham. Karena ada uang rakyat yang dialokasikan, dan sudah berjalan tanpa hasil,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Wakatobi, Senin (13/9/2021).

Kata dia, jika dalam proses seleksi telah menggunakan uang negara namun tanpa hasil, dan tidak ada penjelasannya ke DPRD bisa jadi hal itu hanyalah modus pemerintah. Jika demikian, Pemkab pun dianggap telah mengkebiri para peserta seleksi.

“Mereka (Kementerian dan KASN) melahirkan keputusan pembatalan pasti ada inputnya (masukan) dari pemerintah sini, tidak mungkin mereka melahirkan keputusan pembatalan sepihak,” tuturnya.

“Sehingga kita patut bertanya apa basis argumentasi pemerintah terhadap pembatalan itu. Kedua, Pemkab harus menjelasankan secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap uang rakyat yang sekian juta rupiah itu,” tambah Ali-sapaanya.

Ketua fraksi Golkar ini mengatakan, DPRD secara kelembagaan merespon hal tersebut. Sebab, sebelumnya proses tersebut telah dilakukan dalam proses normatif, dan sesuai aturan perundang-undangan. Bahkan, dalam pelaksanaan seleksi JPT ini ada penganggaran didalam dinas teknis.

“Hal ini pernah kami tanyakan ke BKPSDM Provinsi. Mereka mengatakan hal itu harus jalan karena ada kosekuensi anggaran negara,” katanya.

Lanjut dia, bagi DPRD, pembatalan tersebut wewenang lembaga Kementerian atau KASN maupun lembaga negara terkait lainnya, yang telah dikaji. Kendati hasil kajian itu dapat disampaikan ke DPRD. Sehingga alasan pembatalan itu ditahu.

“Kita inginkan pembatalan seleksi JPT ini disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab. Sehingga tidak ada yang harus ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif

Terima kasih