TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) merencanakan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan infrastruktur untuk saat ini difokuskan ke wilayah kepulauan Sultra.
“Fokus DAK untuk infrastuktur saat ini lebih banyak ke wilayah kepulauan, tetapi menurut saya pengalaman kemarin dan kebijakan tahun ini sepertinya lebih banyak ke wilayah kepulauan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra J. Robert Maturbongs kepada tegas.co, Rabu (29/6/2022) di Kendari.
Robert mengatakan, sebelum tahapan pelaksanaan DAK ada namanya proses usulan yang dibahas terkait kebijakan pemerintah pusat melalui balai yang ada di Sultra.
“Semua peluang DAK boleh, tapi kan akan dilihat kembali seperti apa dengan kriteria-kriteria yang memang sudah diatur oleh kementerian. Karena DAK namanya alokasi khusus yang diturunkan oleh kementerian yang kemudian di APBD kan,” kata Robert.
Robert menambahkan, semua prioritas yang mereka ajukan keputusannya ada di pemerintah pusat karena semua usulan yang mereka masukkan harus sinkron dengan program pembangunan nasioanal.
Dijelaskannya bahwa Bappeda Sultra mencoba untuk menghubungkan antara prioritas nasional dengan prioritas daerah. Jadi kalau prioritas nasional isunya terkait dengan infrastruktur terus kemudian prioritas daerah tidak sejalan kalau pemerintah pusat misalnya infrasturktur jalan, sedangkan daerah infrasruktur terkait irigasi ini tidak akan ketemu.
“Ya kalau tidak connect, ya tidak mungkin bisa diberikan dukungan, sehingga peran Bappeda itu bagaimana merumuskan supaya prioritas nasional terkait infrastrukutur jalan, Bappeda daerah juga bisa memfasilitasi infrastruktur jalan sehingga bisa ketemu,” tuturnya.
Peran Koordinasi Bappeda Sultra
Tak cuma itu, Sebagai upaya membantu merancang perencanaan kerja 17 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat memfasilitasi lewat rapat koordinasi dan konsultasi yang dimulai hari Jumat sampai Kamis di Minggu ketiga bulan Juni 2022 ini.
Robert bilang, rapat koordinasi dan konsultasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang perencanaan.
“Di situ disebutkan bahwa rencana kerja pemerintah daerah khususnya untuk provinsi itu paling lambat ditetapkan pada minggu keempat atau akhir bulan Juni tahun berjalan. Setelah penetapan tersebut, dilanjutksn dengan penetapan RKPD kabupetan/kota,” kata Robert.
REDAKSI