Berita Utama

Petani Korban Penggusuran dan Pengrusakan Tanah di Buton Resmi Daftarkan Gugatan Class Action

Para petani yang tanah dan tanamannya di rusak

TEGAS.CO, BUTON – Tim advokasi 4 (empat) perwakilan petani korban penggusuran dan pengrusakan tanah serta tanaman tumbuh, resmi daftarkan gugatan “class action” di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo.

Gugatan tersebut bernomor perkara No 18/Pdt.G/2022/PN.Psw dengan total kerugian mencapai Rp1.740.670.825,- ( satu milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh  ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Ketua Tim Advokasi, Rifal Kasim Pary, SH mengatakan bahwa gugatan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindakan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya.

“Diantaranya CV AR HADI selaku tergugat, Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) Cq Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku turut tergugat I,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton selaku turut tergugat II.

Lebih jauh dijelaskan oleh Rifal, gugatan tersebut atas dasar tindakan para tergugat dan turut tergugat kaitannya dengan adanya proyek pembangunan jalan lingkungan Pasarwajo dan pematangan lahan rawan bencana dengan nilai kontrak Rp 4.386.433.000, – (empat milyar tiga ratus  delapan puluh enam juta empat ratus tigah puluh tiga ribu rupiah) pada satuan kerja turut tergugat I tahun anggaran 2022.

Atas tindakan tersebut, lanjut Rifal, tidak hanya memutus mata rantai kehidupan kliennya sebagai petani, namun bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Turut Tergugat II dalam hal ini Pemkab Buton selaku pihak penyedia tanah untuk kepentingan umum tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada klein kami setelah tanah, kebun dan tanaman tumbuh dirusak oleh pihak tergugat,” lanjut Rifal menjelaskan.

Rifal juga mengungkapkan bahwa selain kliennya yang mengajukan gugatan, ada pula masyarakat yang mengalami hal serupa namun belum sempat mengajukan gugatan.

“Sehingga kami membuka kesempatan kepada pihak pihak yang merasa dirugikan atas aktifitas pembangunan jalan lingkungan Pasarwajo dan pematangan lahan rawan bencana untuk bisa bergabung bersama kami. Selanjutnya para pihak yang diwakili pun dapat mengundurkan diri dari gugatan sebagaimana amanat UU,” ungkapnya.

“Kami tim advokasi berharap kepada pemerintah agar perkara ini dapat berakhir dengan perdamaian, kami mewakili klien kami, tidak ada niat menghalangi program pemerintah namun jangan mengabaikan hak-hak dari masyarakat yang terkena dampak dari proyek tersebut,” sambung Rifal seraya menutup.

Laporan: JSR

Editor/ Publisher: YUSRIF

Web ini menggunakan website cookies

Read More