TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Awal Februari 2021, menjadi hari paling penting dalam kunjungan kerja gubernur di kota Baubau dan kabupaten Buton. Karena, di tanggal pembuka Februari itu, menjadi momen penting keseriusan pemerintah pusat dibawa kewenangan Kementerian Maritim dan Investasi untuk menjadikan aspal Buton menjadi program Nasional pengaspalan 1000 Km.
Tepat Pukul 08.30, sebuah maskapai penerbangan Wings Air mendarat di bandara Betoambari dengan membawa 16 tim Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin salah satu deputi di kementerian tersebut. Senin, 1 Februari 2021.
Kehadiran tim kementerian itu, diterima langsung oleh Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH, didampingi oleh wali kota Baubau, Dr. AS. Thamrin, M.Si. dan Bupati Buton La Bakry. Selain itu, juga hadir sekretaris kota Baubau, Dr. Roni Muchtar dan Pj. Sekda Buton Utara, Drs. Yuni Nurmalawati, M.Si serta sejumlah kepala OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Diawali dengan sarapan pagi di Persiapan Mess Provinsi (eks rumah jabatan bupati Buton di Baubau), menjadi titik mulainya kunjungan kerja hari keempat di pulau Buton.
Sejam kemudian, seluruh tim bergerak menuju Latewe. Selama menempuh 1 jam perjalanan, gubernur beserta rombongan (kementerian, Provinsi, kota dan kabupaten) tiba di pusat eksploitasi aspal Buton. Salah satu spot yang dikunjungi adalah PT Wika.
PT Wika adalah perusahaan yang mengelola sumber daya aspal baik dalam bentuk bahan jadi atau siap pakai maupun dalam bentuk setengah jadi atau serpihan batuan aspal. Menurut salah satu karyawan di perusahaan tersebut bahwa PT Wika telah mendapat IUP untuk mengelola 100 hektar areal pegunungan aspal.
Secara umum, potensi aspal di kabupaten Buton Seluas 60.000 hektar. Namun, baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan eksploitasi produksi dan 6 perusahaan produksi.
Salah satunya PT Wijaya Karya (Wika) Bitumen seluas 101 Hektar dan PT Kartika Prima Abadi yang inshaallah bulan Mei tahun 2021 telah memproduksi dalam bentuk kemasan 25 – 50 Kg. Sehingga memudahkan pengangkutan.
Selanjutnya, Gubernur Sultra, wali kota Baubau, bupati Buton, dan tim Kementerian Maritim dan Investasi serta rombongan kepala OPD Prov. dan kab/kota meninjau pelabuhan Nambo sebagai salah satu penyangga infrastruktur pengiriman dan suplay ke daerah lain.
Gubernur Sultra bersama rombongan menyampaikan kepada tim kementerian yang dipimpin deputi pengendalian bahwa perlunya pengembangan dan perluasan pelabuhan Nambo, serta perlunya dikonsentrasikan pelabuhan tersebut sebagai penyangga pelabuhan utama pengiriman aspal Buton.
Setelah berkeliling di pelabuhan Nambo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju PT Kartika Prima Abadi. Di sana seluruh tim dipersilakan memasuki salah satu ruang meeting untuk mendengarkan presentasi dari salah satu direktur perusahaan tentang pabrik aspal yang telah mereka bangun. Pabrik tersebut nantinya menjadi pabrik aspal yang dapat menyuplai kebutuhan aspal dalam dan luar negeri.
Sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Banabungi, seluruh rombongan dijamu makan siang di salah satu resto atau ruang makan perusahaan. Selanjutnya, Gubernur dan rombongan mengecek fisik dan lingkungan dari perusahaan tersebut.
Rute peninjauan terakhir dilalui dengan jarak 70 kilo meter. Artinya bahwa rombongan akan melalui jalan melingkari pulau Buton.
Selama kurang lebih 2,5 jam, rombongan telah sampai di pelabuhan Banabungi, meskipun telah dikunjungi sebelumnya (31/01). Gubernur menjelaskan kepada tim kementerian bahwa sejak puluhan tahun pelabuhan ini menjadi andalan utama pengiriman aspal curah di kab. Buton.
Namun belakangan ini, pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang digunakan oleh PT Wijaya Karya untuk pengiriman paket 1 ton aspal Buton dengan kandungan 20%.
Pelabuhan Banabungi adalah rute terakhir peninjauan hal fisik yang dilakukan rombongan gubernur beserta tim kementerian maritim dan investasi.
Selanjutnya, sebelum kembali ke Baubau, seluruh rombongan beristirahat di rumah jabatan bupati Buton sambil disuguhkan secangkir teh dan kopi dengan ditemani gorengan sukun dan pisang khas Pasarwajo.
Setelah beristirahat selama satu jam, rombongan gubernur dan tim kementerian kembali ke Baubau dengan jarak tempuh 60 kilo meter. Kemudian, kembali beristirahat lalu menyiapkan diri melakukan rapat atau diskusi di hotel Zenith Baubau.
Pukul 20.30 malam, seluruh rombongan berkumpul di salah satu resto hotel Zenith untuk makan malam. Tepat pukul 21.00 Wita., sebagian dari tim gubernur, tim kementerian, tim bupati Buton dan tim wali kota Baubau melakukan rapat tertutup disalah satu ruangan hotel Zenith.
Rapat tersebut dipimpin gubernur Sultra, dengan peserta rapat, deputi bidang fasilitasi kementerian maritim dan investasi, wali kota Baubau, bupati Buton, Sekot Baubau, Pj. Sekda Butur, dan sejumlah kepala dinas Prov, kabupaten, kota Bau-Bau serta perwakilan perusahaan aspal.
Seluruh pimpinan daerah diberi kesempatan untuk berbicara, dimulai dari bupati Buton, La Bakri dan selanjutnya wali kota Baubau, Dr. AS. Thamrin, MH.
Pada puncak acara, gubernur memberi sambutan dan sekaligus memberikan buku yang dikarang oleh H. Ali Mazi kepada deputi bidang fasilitasi kementerian Maritim dan Investasi untuk disampaikan kepada Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitant di Jakarta.
Adapun poin-poin yang disampaikan Gubernur dalam sambutan yakni :
1. Pemprov serius dalam membangun pertambangan aspal di Buton
2. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dengan menteri LBP melalui telekonferensi
3. Menyambut baik dan antusias atas kunjungan tim kementerian.
4. Patut bersyukur karena Sultra dikarunia banyak potensi sumber daya alam sehingga kita patut untuk menjaga, merawat dan mengelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
5. Pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dengan mematuhi 3 M.
6. Konsep JITU yakni jujur, ikhlas dan terus menerus serta rerfokus menjadi penting dalam menjalankan amanah gubernur.
7. Berharap mendapat respon positif dari pemerintah pusat.
8. Dalam visi misi gubernur Sultra yang dituangkan dalam konsep Garbarata menjadi penting untuk menyelaraskan pembangunan baik di daratan maupun di kepulauan.
Sebelum dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, tak kalah pentingnya sambutan Deputi bidang fasilitasi, beliau banyak menyampaikan hal terkait kehadiran mereka.
Timnya yang beranggotakan beberapa kementerian teknis terkait, diantaranya dari PUPR dan Badan Geologi menyampaikan bahwa kehadiran mereka atas perintah LBP untun melihat tiga hal, yakni kesiapan:
1. Cadangan aspal Buton
2. Infrastruktur pendukung yakni jalan dan pelabuhan serta
3. Pabikan dari perusahaan
Hal lain yang disampaikan Deputi bidang fasiliasi adalah sebagai berikut:
1. Menteri LBP sangat mendukung dan memprioritaskan industri aspal Buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air.
2. Aspal Buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3. Untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integritas dan saling mendukung
4. Digitalisasi sistem pengelolaan aspal Buton.
5. Pemerintah sangat serius menggunakan aspal Buton dengan kebijakan 1000 Km menggunakan aspal Buton
6. Produksi aspal Buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri.
Akhirnya tim kementerian mengapresiasi seluruh kesiapan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan aspal Buton sebagai aspal andalan untuk pengaspalan di Indonesia dan ke depan akan menggantikan aspal cair yang secara ekonomis dan produksi lebih menguntungkan dan memudahkan.
Dalam diskusi tersebut banyak hal yang dibahas. Misalnya Kadis ESDM Prov. Ir. Andi Azis menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi dalam membantu regulasi, pengawasan, dan pengendalian.
Kadis Bina Marga, Abdul Rahim, SE, M.Si juga menyampaikan, akan mendukung program pengaspalan dalam hal pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.
Kadis Kehutanan Prov. Ir. Sahid, akan mendukung regulasi terkait ijin pinjam lahan hutan lindung. Namun, demikian perlu memperhatikan regulasi dalam membuat ijin tersebut.
Masih dalam sambutannya, gubernur mengatakan, untuk luas lahan pinjam pakai 5 Km, masih dalam kewenangannya. Namun, di atas 5 Km menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menjawab hal tersebut, Kadis Lingkungan Hidup, Ashar mengatakan, terkait ijin amdal, cukup menggunakan satu ijin pembuatan terminal khusus, sehingga terpusat pada satu terminal saja.
Kadis Perhubungan Dr. Ir. Hado Hasina, MT, menyatakan sangat penting untuk membuat kebijakan, jika menggunakan satu pintu masuk pengiriman aspal Buton yakni di pelabuhan Nambo sehingga pelabuhan Banabungi yang selama ini digunakan PT Wika Bitumen dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja.
Kadis PUPR Kab. Buton menyatakan pihaknya siap untuk membangun jalan pintas tersebut.
Dengan berakhirnya rapat tersebut maka berakhir pula kunjungan kerja gubernur di pulau Buton.
M. Ridwan Badallah, S.Pd, MM (Kadis Kominfo)
Editor: H5P