tegas.co., KENDARI, SULTRA – Anggaran DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam gagal pada APBD tahun anggaran 2018. Pasalnya, pemerintah daerah hanya mengetahui satu kepengurusan pada organisasi kepemudaan tersebut.
Video perseteruan Pengurus dua kubu DPD KNPI Sultra
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Sultra, Suwandi, A mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan keabsahan kedua organisasi tersebut di Kesbangpol.
“Kita akan mempertanyakan ke kesbangpol , secara hirarki kepengurusan KNPI Sultra, mana yang sah, kita tidak mengatakan versi ini atau yang itu, tetapi pemerintah ingin mengetahui mana yang sah kepengurusan secara hirarki berdasarkan Undang-undang,”kata Suwandi, Rabu (23/8/2017).
Kata dia, mitra pemerintah yang diketahui pada tahun 2016 lalu versi Syahrul Beddu (SB), namun belakangan sudah ada karateker versi Umar Bonte (UB).
”Saya Kwatir kalau saja begini terus menerus tidak ada penyelesaian masalah, maka siapa yang berani memberikan anggaran kepada mereka,”kata Suwandi.
Ia mencontohkan, jika pemerintah memberikan anggaran kepada versi SB atau kepada versi UB, jangan sampai salah.
“Ini bukan masuk ke zona konflik mereka, tetapi harus pasti yang mana DPD KNPI Sultra sebagai mitra pemerintah yang dari dulu sampai sekarang, itu siapa,”tegasnya.
Kepengurusan KNPI Sultra sebelumnya, tambah Suwandi, cukup jelas, baik saat, Saimu Alwi, Endang, SA dan Hidayatullah.
”Jadi bagaimana mau memberikan bantuan sebesar itu kalau tidak jelas. Kalau pemerintah berani mengakomodir bantuannya, saya akan mempertanyakan ke pemda, kepada pengurus mana diberikan, boleh diberi bantuan ke KNPI, tetapi kepengurusan yang mana dulu, kalau masih ribut,”Ujarnya.
Kata dia, sebagai anggota DPRD Sultra memiliki hak untuk penganggaran dan pengawasan sehingga wajar mempertanyakan ke pemda jika mengakomodir bantuan ke DPD KNPI Sultra.
PUBLISHER : MAS’UD