tegas.co., KENDARI SULTRA – Kasus penamparan terhadap seorang staf protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilakukan Ketua Komisi III, Tahrir Tasruddin saat ini tengah digarap Badan Kehormatan (BK) dengan memeriksa 6 orang yang mengetahui dan melihat peristiwa itu.
Menurut Ketua BK DPRD Sultra, Abdul Malik Silondae mengungkapkan, ke enam orang yang diperiksa itu yakni, pelaku (Tahrir Tasruddin red), korban (Alfian Saputra) dan sisanya merupakan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
“Dari pengembangan setelah kita panggil pelaku dan korban kami juga memeriksa beberapa saksi,”ungkap Malik saat di konfirmasi di gedung paripurna DPRD Sultra pekan lalu.
Dia menambahkan, kasus penamparan terhadap salah seorang staf protokoler DPRD Sultra akan terus diproses hingga menjadi terang.
Meski demikian, lanjut Abdul Malik, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi karena hal ini masih memerlukan koordinasi lintas partai.
“Kalau sanksi, BK belum tahu karena ini menyangkut koordinasi antar partai, kalau hasil dari BK, yaa, kira-kira semacam rekomendasi,”jelas Abdul Malik.
Kasus penamparan terhadap salah seorang staf protokoler DPRD Sultra, bermula saat sidang paripurna HUT Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara akan digelar.
Para staf pemda Konawe dan DPRD di daerah itu serta protokoler DPRD Sultra mengatur sebagaimana mekanisme persidangan.
Tugas dan fungsi para staf ini diantaranya mengatur tempat duduk para tamu undangan.
Saat korban, Alfian mengatur tempat duduk Ketua DPRD Sultra sebagai tamu kehormatan, seketika pelaku Tahrir Tasruddin menempati tempat duduk tersebut.
Alfian pun menyampaikan agar pelaku menempati kursi bagian kedua. Bukannya mendapat senyuman melainkan tamparan di depan sejumlah tamu undangan.
“Saya minta maaf pak, ini tempatnya pak Ketua sehingga kita di bagian belakang saja,”kata Alfian saat kejadian.
Tahrir yang keburu emosi, bukannya memaafkan, namun mencaci maki dan kembali menampar yang kedua kalinya.
“Staf bodoh, bodoh,”kata Alfian mengulang perkataan Tahrir.
Tak terima perlakukan ketua Komisi III itu, Alfian kemudian mengadukan kepada pihak BK DPRD Sultra.
PUBLICIZER : MAS’UD