Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaDaerahSultra

Bupati Arhawi: Dana Desa, Banyak Maling dan Setannya

788
×

Bupati Arhawi: Dana Desa, Banyak Maling dan Setannya

Sebarkan artikel ini
Bupati Arhawi: Dana Desa, Banyak Maling dan Setannya
Bupati Wakatobi Arhawi SE bersama tim pemerintah pusat FOTO : A D Y

tegas.co., WAKATOBI, SULTRA – Bupati Wakatobi Arhawi SE mengatakan bahwa sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan – Republik Indonesia (BPKP-RI) tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan atau Korupsi pada Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Hal ini dikatakannya saat Arhawi menerima aspirasi masyarakat melalui Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Wakatobi (FKMHW) diruang kerjanya, Rabu (5/7/2017).

Ia yakin dugaan penyimpangan anggaran dana desa pada para Kepala Desa (Kades) se-Wakatobi di tahun 2016, itu hanya info yang tidak benar. Sebab hal itu dibuktikan dengan hasil audit lembaga yang independen (BPKP,red).

“Hasil audit BPK untuk ADD dan DD tahun 2016 tidak ada temuan. Intinya bahwa pemerintah sangat serius untuk melaksanakan dan mengawasi dana desa itu dengan baik,” katanya.

Dirinya juga menampik adanya intervensi pemerintah daerah terkait pemotongan pengalokasian dana desa disetiap desa. Kendati pun mengatasnamakan pemkab.

“Perlu juga ditahu, bahwa ADD/DD itu banyak malingnya, banyak setanya, apalagi dengan mengatasnamakan Bupati,” tukasnya.

Korlap FKMHW, Muhammad Iqbal, mendesak pemkab untuk mengevaluasi penerapan anggaran dana desa yang dinilai rawan korupsi. Realitasnya, masyarakat saat ini sebagian besar belum merasakan manfaat dana ratusan juta tersebut.

“Minimnya kegiatan dan pembangunan desa, membuktikan bahwa adanya dugaan penyimpangan korupsi yang dilakukan para kepala desa,” ucapnya.

Dia mengungkapkan hingga saat ini pemerintah desa belum juga melaksanakan amamah undang-undang, tentang keterbukaan informasi pada masyarakat desa setempat. Transparasi dan akutabilitas, masih belum juga dirasakan oleh masyarakat desa.

“Masyarakat belum bisa mendapatkan informasi tentang seberapa besar dana desa yang dikelola oleh desa, hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi para kepala desa pada masyarakatnya,” ungkapnya.

A D Y

PUBLISHER : MAS’UD

Terima kasih

error: Jangan copy kerjamu bos