tegas.co. KONSEL, SULTRA – Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Surunuddin Dangga, ST MM didampingi Wakil Bupati (Wabup) Konsel, Dr. H. Arsalim Arifin, SE M.Si pimpin langsung Rapat Kerja (Raker) Pembangunan tingkat Kecamatan Konda, Kamis, (9/11/2017).
Dalam kesempatan itu Bupati Konsel H Surunuddin Dangga mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa (DD) harus melihat potensi yang ada di desanya dan menjadikan produk unggulan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
Dimana, lanjut Surunuddin, wilayah Kecamatan Konda masih termasuk pinggiran kota, seyogyanya tingkat perekonomian warganya diatas rata-rata. Tidak memiliki pemukiman kumuh karena di tunjang dengan pangsa pasar yang dekat dari Kota Kendari untuk memasarkan hasil produk unggulannya tersebut.
“Pemerintah desa dituntut untuk memetakan unggulan desanya dan fokus mengembangkannya agar hasilnya benar-benar maksimal, serta harus memberdayakan warganya. Misalnya, dalam bidang peternakan sapi dan ayam, pertanian atau perbengkelan dan lainnya,” ujar mantan Ketua DPRD Konsel ini.
Menurut Surunuddin, DD harus dikelolah dengan baik dan tepat sasaran serta terpusat dengan system komunal agar lebih terkoordinasi dengan baik, dan hasilnya bisa dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dimana keuntungannya bisa dirasakan bersama.
“Dari pada BumDes dijadikan simpan pinjam yang susah berkembang cepat. Jangan biarkan masyarakat bekerja sendiri, tugas pemerintah desalah yang membantu memikirkan solusi dalam memasarkan hasil-hasil produk unggulan tersebut,” terang mantan anggota DPRD Provinsi Sultra ini.
Kemudian, sambung Surunuddin, jika desa ingin maju mulai saat ini harus memperhatikan produk unggulan desanya lalu dikembangkan. Jika masih terkendala dengan anggaran nanti pemerintah daerah yang akan membantu melalui dinas terkait, yang sasarannya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan setiap proyek yang berjalan didesanya utamakan tenaga kerja dari warga setempat, jangan musti pakai alat berat dalam pengerjaannya.
“Seperti pengolahan sawah, jika warga beramai-ramai mengerjakannya tentu gajinya akan kembali beredar di sekitar desa tersebut, dari pada sewah alat berat yang hasilnya di bawah kekota sehingga berdampak terhadap perputaran ekonomi desa melambat karena dana di pakai di tempat lain,” pungkasnya.
Surunuddin menjelaskan bahwa, terkait masalah produk unggulan desa serta sebelum di keluarkan Peratuaran Bupati (Perbup) tentang pengelolaan DD, pihaknya berjanji akan melaksanakan roadshow ke desa-desa untuk mengecek langsung dan menanyakan ke setiap Kepala Desa (Kades) apa unggulan desanya untuk wajib di kembangkan.
Untuk Tahun 2018 mendatang, tambah Surunuddin, pengelolaan DD akan di awasi langsung oleh Kepolisian bersama Pemda yang akan di tuangkan dalam MoU. Kerjasama tersebut bertujuan, agar penggunaan DD tidak di selewengkan dan tidak salah sasaran. Dan tahun 2018 juga semua bantuan warga tidak mampu, baik PKH, Ranstra, Listrik, Gas dan sererusnya akan disatukan dalam satu kartu yang syarat mutlaknya harus memiliki e-KTP.
” Jadi Kades segera mendata ulang warganya yang belum miliki e-KTP agar segera ke kantor Dinas Dukcapil atau Pemda yang akan datangkan Dinas Dukcapil melakukan perekaman langsung didesanya. Apalagi Tahun 2018 penerima bantuan PKH bertambah 12.000 KPM, yang nilainya kurang lebih 41 M,” akunya.
Sedangkan dalam laporannya Camat Konda, Asdiana, SE menjelaskan bahwa penggunaan DD se-Kecamatan Konda tahap pertama yaitu, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 51 unit dengan rincian 28 Unit bangun baru, rehab biasa/aladin 23 unit, peningkatan jalan/JUT 7 paket, pembangunan Bumdes 2 unit.
“Untuk tahap 2 pembangunan rumah baru 15 unit, rehab biasa/aladin 21 peningkatan jalan/JUT 7 paket, serta pembangunan bumdes 2 Unit dll, dengan total 87 unit rumah tahun 2017,” ungkapnya.
REPORTER : MAHIDIN
PUBLISHARE : WIWID ABID ABADI