Di Sultra Korupsi Cenderung Terjadi Saat Penerbitan Izin

Di Sultra Korupsi Cenderung Terjadi Saat Penerbitan Izin

tegas.co., KENDARI, SULTRA – Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra) kebanyakan pada suap saat mengeluarkan izin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, SH. MH mengharapkan adanya pelayanan terpadu agar di fasilitasi pada satu pintu agar tidak ada lagi kepentingan per orang.

“Kasus yang pernah ditangani KPK, cenderung melakukan atau mengambil sesuatu dalam bentuk suap pada saat dikeluarkan izin, itu sudah fakta adany,”kata Basari Panjaitan saat acara konferensi pers di kantor gubenrur Sultra, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, pelayanan satu pintu ini harus sistem aplikasi elektronik secara online yang tidak membutuhkan pertemuan-pertemuan orang per orang.

Basaria Panjaitan merupakan perempuan pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal (Bintang dua) di dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat acara konferensi pers, dirinya di dampingi penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi. acara tersebut disaksikan bupati walikota se Sultra, yakni,

Pls Walikota Kendari

Pj Walikota Baubau

Bupati Muna

Bupati Muna Barat, Mubar

Bupati Konawe Selatan, Konsel

Pls Bupati Konawe

Bupati Konawe Utara, Kolut

Bupati Konawe Kepulauan, Konkep

Pls Bupati Kolaka

Bupati Kolaka Utara, Kolut

Bupati Kolaka Timur, Koltim

Bupati Wakatobi

Bupati Bombana

Bupati Buton

Bupati Buton Utara, Butur

Bupati Buton Selatan, Busel

Bupati Buton Tengah, Buteng

MAS’UD

Related posts

Leave a Comment