tegas.co., KONSEL, SULTRA – Massa aksi yang menamakan diri dari Lembaga Bantuan dan Penegakan Hukum (LBPH) dan Lembaga Permerhati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (LEPPHAM) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, Senin, 2/4/2018.
Dua lembaga tersebut memprotes pembangunan pasar kuliner yang terletak di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo. Pasalnya, mereka menilai pembangunannya menelan anggaran milyaran, namun hingga saat ini belum di fungsikan dan terkesan mubazir.
“Pembangunan pasar kuliner tersebut belum di manfaatkan terkesan mubazir, serta sudah mulai rusak sementara belum digunakan dan kini dalam proses perbaikan,” ujar Korlap Aksi, Subair saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Disperindag Konsel.
Menurut Subair, hal tersebut pembangunannya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja.
“Saya meminta penjelasaan terkait pembangunan pasar kuliner, yang terletak di samping Stadion Lababa Silondae Konsel yang menelan anggaran milyaran rupiah dari sumber dana APBD tahun 2017. Dan saat ini sudah mulai rusak, sementara belum difungsikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Konsel, Hj Siti Khadija ketika dikonfirmasi tegas.co mengatakan bahwa, terkait dengan yang dipertanyakan teman-teman NGO secara teknis ada pada Panitia Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut. Namun tidak terlepas dari kontrolnya sebagai Pengguna Anggaran (PA).
Dan, kata dia, pihaknya sudah memanggil PPK proyek tersebut dan sudah menjelaskannya, dimana pengerjaan pembangunan pasar kuliner tersebut dikerjakan sudah sesuai kontrak kerja, dimana saat PHO dilakukan semua sudah sesuai RAB.
“Saya sudah panggil PPKnya bahkan kemarin saya cek langsung pembanguan pasar tersebut. Memang ada plaponnya yang jatuh akibat angin kencang, tapi itu sudah diperbaiki oleh kotraktornya,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan pasar kuliner tersebut saat ini masih dalam tahap pemeliharaan.
“Jadi proyek tersebut masih tahap pemeliharaan, ada kerusakan maka kewajiban kontraktor untuk memperbaikinya. Ketika nanti ada kerusakan dan tidak diperbaiki maka anggaran pemeliharaan 5% dari pagu anggaran kita akan tahan,” jelas perempuan yang identik dengan hijab ini melalui sambungan telponnya.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD