tegas.co. KONSEL, SULTRA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kepolisian Resort (Polres) setempat, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Senin, 5/3/2018.
FGD tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Konsel, Dr H Arsalim Arifin, SE M.Si, Kapolres Konsel, AKBP Hamka Mappaita, SH, Kasubsatgas Kemitraan, Kompol Ares Lakalau, Dirbinmas Polda Sultra, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Konsel, Ir. Agusalim, M.Si.
Dengan mengangkat tema “Menangkal Faham Radikalisme, Intoleransi dan Anti Pancasila Untuk Menjaga Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam sambutannya, DR H. Arsalim Arifin menyampaikan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun karena kemajukan masyarakat dengan suatu kesadaran kolektif untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan yang di tuangkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Sehingga menjadi landasan dan pedoman kita dalam bermasyarakat dan bernegara, begitupun daerah Konsel memiliki masyarakat heterogen dan majemuk yang di tuntut untuk mengedepankan sifat toleransi dan siap menolak setiap faham yang tidak sejalan dengan yang telah di tetapkan NKRI.
“Patut kita syukuri berkat mengutamakan sifat toleransi 14 tahun Konsel berdiri secara otonom hingga kini masih dalam katergori kondisi aman dan terkendali tanpa ada konflik yang berat, tetapi tetap kita waspadai timbulnya faham intoleran dan radikalisme. Ini juga karena kesadaran kita semua dan juga antisipasi dari pihak Pemda, Kepolisian dan TNI dalam menyikapi masalah dengan tepat, baik secara vertikal maupun horisontal,” jelas Arsalim Arifin sapaan akrabnya.
Pasangan H Surunuddin Dangga ini mengaku bahwa, tidak bisa di pungkiri jika tantangan kita saat ini cukup berat, yakni bagaimana menjaga dan merawat kemajukan dan persatuan di tengah derasnya arus globalisasi yang melanda, serta timbulnya perang tanpa wujud (Proxy War) seperti munculnya faham radikalisme dan berita hoax untuk memecah belah yang di sebarkan melalui Media Sosial.
Dan juga, sambung Arsalim, terorisme sangat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang mana ini harus kita lawan. Karena NKRI tempat kita hidup dan merupakan harga mati yang tidak bisa di tawar lagi dan tak tergantikan.
“Solusi lainnya dengan cara menyaring setiap informasi yang sampai di tengah-tengah kita, dengan memastikan bahwa berita tersebut benar adanya bukan Hoax, dan faham tersebut tidak sesuai dengan kondisi kita dan harus di tolak,” papar Ketua Koni Konsel ini.
Di tempat yang sama, Kapolres Konsel, AKBP Hamka Mappaita SH menyampaikan bahwa, dalam upaya kita menangkal dan perang terhadap Intoleransi, faham Radikalisme, Berita Bohong (Hoax) serta Terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak aparat keamanan di negeri ini, namun harus terlibat seluruh pihak yang masih menginginkan tegaknya NKRI dan masih mau menerima pluralisme yang ada.
Dimana, kata Hamka, Pemda merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, mental masyarakat terutama kaum muda sehingga tidak mudah di pengaruhi oleh para aktor-aktor teroris, ini sangatlah berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang merata.
“Selain itu peran tokoh agama atas umat yang dipimpin karena sering terjadi aktor teroris memasukkan ajarannya dengan menyamarkan ajaran agama, dan peran tokoh masyarakat harus lebih tegas dan kreatif, secara periodik mengecek warga yang ada di masyarakatnya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaku teror harus di tindak tegas karena tidak jarang pelaku kejahatan menyembunyikan dirinya di tengah masyarakat, juga peran Local Strongman dengan modal sosial harus mampu mengendalikan massanya dengan melawan secara tegas intolenransi, faham radikalisme dan para terorisme serta peran keluarga agar anggota keluarganya tidak terpengaruh oleh hal2 negatif tersebut,” pungkasnya.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD