TEGAS.CO., KOLAKA – Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Kolaka (GP Kolaka), mengelar Fokus Grub Discussion (FGD) tahun 2021 dengan tema “Dimensi Pemuda mengapa 64,7% Anak Muda Tak Suka Politik”. Rabu, (24/3/2021).
Kegiatan ini diselenggarakan di Taman Gelora 45 Kolaka dan tetap mematuhi anjuran pemerintah berupa menjaga jarak.
Salam Loa mengatakan bahwa dari 64,7℅ yang dirilis secara daring oleh Lembaga Indolikator Politik Indonesia, anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat.
Survei yang digelar Maret 2021 ini melibatkan 1.200 responden berusia 17-21 tahun. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Hal yang bisa dilihat dari dampak survei di atas adalah kejadian yang belum lama ini. Pemerintah pernah menyeru masyarakat untuk membenci produk asing. Namun tidak lama setelah ungkapan itu didengar oleh masyarakat, berita terkait akan desakan kementerian untuk impor beras pun beredar.
Namun, katanya, kalau dilihat dari sisi politisi, latar belakang pendidikannya tidak diragukan dan rata-rata akhlak, moralitas maupun kegiatan sosial sebelum masuk dilingkup pemerintahan sangat aktif juga masif. Tetapi, setelah masuk di lingkup pemerintahan, rata-rata bisa kita saksikan bersama, adanya perubahan sikap yang begitu jauh dari sebelumnya.
“Artinya dari sisi politisi itu sendiri sebenarnya bukanlah sumber masalah. Kita bisa melihat lebih kepada bagian sistem politiknya. Dimana dalam sistem ini, semua yang terlibat di dalamnya akan terikat dengan aturan yang berlaku. Dan kita semua tahu bahwa aturan ini sungguh banyak yang bertentangan dengan hukum Islam,” terangnya.
Lebih lanjut ucap Salam, sistem politik yang berlaku sekarang ini adalah sistem politik demokrasi yang asasnya sekularisme. Sekularisme sendiri merupakan konsep atau pemahaman yang memisahkan urusan kehidupan dunia dengan urusan moral dan spiritual. Sehingga akibat dari berlakunya sistem demokrasi ini dalam lingkup pemerintahan adalah tidak adanya kesadaran bahwa Allah Swt., akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual.
“Merajalelanya korupsi, beredarnya miras, legalnya riba merupakan sedikit gambaran yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini. Bahwasanya semua itu tidak terlepas dari sistem yang berlaku kini, yakni sistem demokrasi yang asasnya sekularisme tadi,” imbuh Salam.
Salam juga menyimpulkan, fakta yang terjadi saat ini adalah kerusakan di mana keadilan mulai punah. Ini adalah fakta yang buruk dan tidak ideal untuk kita sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Swt., yang juga hidup di bumi ciptaan-Nya. Umat harus menyadari fakta yang buruk ini, dengan cara melihat di sekitarnya, untuk membuktikan ternyata benar kita punya masalah.
“Kita harus menyelesaikan masalah ini, dengan menentukan atau mengambil fakta ideal di dalamnya. Karena jika tidak ada fakta pengganti dari fakta buruk ini, maka akan sulit menuju fakta ideal dan pada akhirnya perubahan yang diperjuangkan senantiasa semu. Dan pengganti yang ideal itu hanya pada Islam karena memang berorientasi pada pelayanan umat secara penuh,” tukas Salam.
Menurutnya, hukum yang berlaku dari sisi Allah Swt. akan memberikan keadilan karena tidak ada kepentingan yang ter gandeng di sana. “Berbeda dengan hukum yang berasal dari manusia yang sebenarnya sarat dengan keterbatasan dan selalu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan yang berbasis kepada kepentingan individu, kelompok, bahkan kepentingan negara”.
Allamah Asy-syahid Qutub menggambarkan, “sesungguhnya hukum Allah Swt., itu adalah hukum satu-satunya yang bebas dari kemungkinan zalim atau tiran. Karena Allah, Dialah yang maha adil yang tidak menzalimi siapa pun.”
“Maka sudah seharusnya hukum Islam yang diterapkan untuk menggantikan fakta yang rusak tadi dengan memperjuangkannya, mendakwakannya, menyeru umat untuk menyadari fakta pengganti ini. Agar rahmat Islam bisa lebih sempurna dengan adanya institusi politik yang berasal dari Islam,” tutur Salam.
Reporter: Muh. Faizal
Editor: H5P