tegas.co, BUTON UTARA, SULTRA – Bupati Buton Utara Abu Hasan menghimbau kepala desa terpilih yang baru saja dilantik di Kantor Bupati di Buranga Jumat (26/5) agar pengelolaan dana ADD dilakukan secara transparan dan profesional.
FOTO : MIRDAT
Pengawasan penggunaan dana ADD akan lebih diperketat beda dengan tahun ssbelumnya. Tak tanggung-tanggung orang nonor satu Buton Utara tersebut akan bekerjasama dengan BPK dalam hal audit penggunaan realisasi dana ADD.
“Tahun ini dana desa belum diperiksa oleh BPK tapi tahun ini saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa penggunaan dana desa dan tahun berikutnya kita minta BPK untuk melakukan pemeriksaan dana desa,” terangnya
Mantan kepala Biro Humas Prov. Sultra itu mengaku, kerjasama BPK dalam memerika penggunaan ADD dan DD dimaksudkan agar tidak menginginkan ada kepala desa di Buton Utara yang diberhentikan hanya karena persoalan penyalagunaan anggaran dana desa. Ia berharap agar kepala desa yang baru dilantik agar bekerja secara profesional ikuti petunjuk tehnis yang ada, hasil Bimtek, dan kedepan musyawara bersama masyarakat.
“Daerah di Sultra sudah banyak kepala desa yang diberhentikan oleh bupatinya hanya karena soal dana desa dan saya berkeyakinan di Butur tidak ada kepala desa yang diberhentikan hanya karena gara-gara dana desa oleh karena itu saya minta untuk kerja sebaik-baiknya pedomani semua petunjuk tehnis yang ada,” pintanya
Ditambahkan, jika dana desa tersebut dikelolah dengan baik ia berkeyakinan akan menjadi kekuatan ekonomi desa dalam rangka membangun indonesia dari desa.
“Kalau saya melihat wajah-wajah kepala desa yang baru habis dilantik saya optimis desa-desa kita bisa akan lebih maju,” tutupnya.
MIRDAT / HERMAN