tegas.co., BUTUR, SULTRA – Ikatan pemuda pembaharu kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) mencium adanya indikasi proyek siluman masuk desa di daerah tersebut.
Pasalnya beberapa item pekerjaan yang masuk di desa tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Bahkan sebelumnya proyek tersebut tidak pernah diusulkan ataupun dibahas dalam Musrembang dan tiba-tiba muncul di desa.
Kasno Awal anggota IP2 Butur menjelaskan, jauh sebelumnya pihaknya telah mencurigai akan munculnya proyek-proyek siluman tersebut.
Bagaimana tidak, menurut Kasno penyerahan draf, pembahasan dan penetapannya hanya dilakukan satu hari. Disini tentu besar dugaan konspirasi anggaran antara eksekutif dan legislatif.
“Sesuai fakta yang kami temui patut kami curigai APBD tidak di bahas bagaimana tidak, penyerahan draf APBD dilakukan tanggal 21 Desember 2017 tepatnya hari Kamis dan keesokan harinya pada Jumat tanggal 22 Desember 2017 itu sudah dibahas dan ditetapkan,”terangnya.
Menurutnya ini hal yang sangat luar biasa aneh dan sangat tidak mungkin bisa dilakukan menginggat anggaran APBD Butur tahun 2018 sebesar 625 Milyar mana mungkin pembahasanya dapat dilakukan sehari.
Belum banyaknya item kegiatan yang harus di bahas dan diperiksa satu persatu sehingga pemanfaatan anggaran tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah sehingga tidak terkesan mubasir.
Lanjut Kasno pada awal februari lalu sebagian sudah ada kegiatan fisik berjalan sedang perencanaan dan dokumen lelang belum dibuat ini mengindikasikan kegiatan dilakukan lebih awal nanti kemudian disesuaikan.
Lanjut dia dengan munculnya keluhan sejumlah kepala desa terkait adanya proyek masuk di desanya tanpa sepengetahuan pemerintah desa.
Proyek tersebut tidak pernah diusulkan atau dibahas dalam musrembang. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya permainan anggaran yang pada akhirnya akan muncul proyek-proyek yang tidak jelas asal usulnya.
Ia mengharapkan kepada penegak hukun untuk terus mengawal proses realisasi penggunaan dana APBD Kabupaten Buton Utata yang diduga rawan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran.
REPORTER: MIRDAT
PUBLISHER: MAS’UD