tegas co. ACEH LANGSA – Kepala Desa Daulat Lecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Nagroh Aceh Darusalam Zainuddin, B.Sc menegaskan jika dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016 telah dipertanggungjawabkan dan tidak ada indikasi korupsi dari pengelolaannya.
“Semua kegiatan desa yang melakat dipenganggaran Dana Desa telah dilaksanakan. Sehingga jika ada yang menyebut jika kegiatan tidak dilaksanakan dana dananya diselewengkan itu tidak benar dan itu hanya isu segelintir orang,”Ujar kepada awak media ini saat dikonfirmasi di kantornya di damping Kepala urusan keuangan Desa Daulat linda dan bendaranya Dian maya Sari, Jum,at (24/3).
Kegiatan-kegiatan desa seperti pembinaan kerukunan antar umat beragama, kegiatan bulan suci ramadhan, serta perjalan dinas Desa telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. “Jadi akalu ada yang menduga itu tidak dilaksanakan itu tidak benar. Semua itu juga sudah ada di inspektorat tentang pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa tahun 2016,”katanya.
Meski menampik tidak adanya dugaan korupsi dari kegiatan dana desa tahun 2016, kepala Desa Daulat Kecamatan Langsa Kota itu tidak dapat memperlihatkan Laporan pertanggungjawaban tahun 2016 dan berdalih agar media dapat mengkonfirmasi di inspektorat Kota Langsa. “LPJ belum selesai di buat, karena sedang dilakukan revisi,”Tandasnya.
Sebelumnya salah seorang warga Desa Daulat Kecamatan Langsa Kota yang enggan disebut namanya di media ini menyebutkan, jika pertanggungjaban keuangan dana desa daulat tahun 2016 di duga ada dugaan korupsinya. Pasalnya sejumlah kegiatan di desa tidak terlaksana, bahkan LPJ-nya belum dikerjakan,”Ujarnya kepada awak media ini, Jum,at (24/3).
Menurutnya, Kepala Desa Daulat Zainuddin B.Sc dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2016 dengan mengelola anggaran dana desa terkesan tidak transparan dan berbau korupsi.
“Kita ambil beberapa contoh saja seperti, Belanja Listrik, Air, telpon ,fax, internet sebesar Rp.14.760.000 ini jugak tidak jelas penggunaannya, Urainya sambil memperlihat Lapiran Pertanggung jawaban (LPJ) 2016.
Selain itu, tunjangan BPD dan anggota sebesar Rp.30.600.000 ini juga tidak ada pertanggungjawabannya. Termasuk sejumlah kegiatan lainnya yang masih tidak jelas penggunaan keuangan yang bersumber dari Dana desa.
“Kami mengharapkan pihak kepolisian dapat mengusut dugaan Korupsi penyelagunaan Dana Desa di desa daulat kecamatan Langsa Kota, mengingat Dana Desa itu di peruntukkan untuk rakyat bukan untuk kepentingan kelompok atau orang orang tertentu,”Tandasnya.
ROBY SINAGA / HERMAN