tegas.co, KENDARI SULTRA – Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK belakangan ini banyak menuai protes. Selain Keluarga Besar mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, juga ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga demikian melakukan penolakan dan meminta agar kebijakan itu dievaluasi.
“kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi – JK bukannya membantu meringankan keburtuhan rakyat, tetapi justru sebaliknya, masyarakat semakin diubebankan dengan banyaknya kebutuhan. Diuantanya naiknya BBM, pengurusan Surat-surat kendaraan bermotor, baik itu BKPB, STN dinilai sangat memberatkan. Karena itu kebijakan tersebut harus dievaluasi dan dicabut,”Ujar Aris salah satu orator KAMMI Sultra saat menggelar unjukrasa, senin (16/1).
Dalam kesempatan itu, Aris juga menyampaikan pernyataan sikap diantaranya, DPR RI Diminta untuk mengevaluasi kebijakan Presiden RI, Menolak Harga kenaikan harga BBM non subsidi, Menolak dengan Tegas PP No 60 tahun 2016 mengenai kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB, Menolak kenaikan tarif listrik untuk 900 VA yang mencapai 242,2 persen dan Menolak keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia lebih khusus daerah Sultra.
“Kami berharap Pemerintah dan DPR RI untuk mengevalusia kembali kebijakan yang telah dikeluarekan. Hal itu dikarenakan semakin memberatkan masyarakat Indonesia dan Sultra pada khususnya, Karena itu kami menolak seluruh kebijakan yang dianggat memberatkan masyarakat,”tegas, Yahya Koordinator Lapangan KAMMI Sultra lainnya.
USNIADIN / MAN