tegas.co., KOLAKA TIMUR – Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Binadaksa Menyalurkan bantuan non tunai program keluarga harapan kabupaten Kolaka Timur,dilapangan Edi Latamoro, Rabu (30/8/2017) lalu.
Wakil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur mengatakan, suatu kehormatan bagi Pemkab Koltim dan masyarakat atas kedatangan dari kementrian sosial RI melalui kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Binadaksa melihat secara langsung proses penyaluran bantuan program keluarga harapan Kolaka Timur.
Merya Nur menerangakan, program Keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah nasional dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat minimal satu kriteria komponen PKH yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
“Tujuan umum PKH ini adalah untuk mengurangi angka terutama memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku keluarga penerima manfaat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga”ujar Merya Nur.
Lanjut ia menjelaskan, sejak tahun 2017, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dilaksanakan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.
“Dengan menggunakan sistem perbankan dimakasudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat, memudahkan dalam mengontrol, memantau dan menghindari penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut,”terangnya
Pada tahun 2017 yang tersebar di 12 kecamatan berjumlah 3.660 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total dana ABPN yang akan silarurkan yaitu Rp.6.917.400.000 (enam millyar sembilan ratus tujuh belas empat ratus ribu rupiah).
“Harapkan kiranya keluarga penerima manfaat PKH untuk tahun 2018 di kabupaten Kolaka Timur dapat ditingkatkan menjadi 10.053 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program perluasan PKH oleh Kementrian sosial RI,”harap Merya.
Untuk menunjang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kabupaten Kolaka Timur, maka dibentuk Tim koordinasi, sekretariat pelaksana PKH dan dibantu oleh pendamping program di kecamatan.
Sementara itu Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Binadaksa Drs. A. M. Asnandar MSi mengatakan, pendamping PKH betul-betul mendata masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga 2018 penerima manfaat terakomodir.
Lanjut ia menginggatkan kepada 21 orang pendamping PKH yang ada di Kolaka Timur agar dalam melakukan pendataan itu harus betul-betul teliti dengan baik, tidak asal-asalan mendata agar masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH di tahun 2017 dapat masuk sebagai calon penerima bantuan PKH tahun 2018 karena ada 4000 jumlah tambahan yang nanti akan diberikan di seluruh indonesia.
Dia berpesan kepada ibu-ibu penerima bantuan, agar kartunya dipergunakan untuk tabungan anak di dalam pendidikan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk kebutuhan pendidikan.
Selain bantuan PKH yang disalurkan kepada masyarakat Kolaka Timur di 2017 ini, pada tahun 2018 akan turun bantuan lain, yakni bantuan untuk subsidi listrik dan subsidi gas.
“Setelah tersalurkan anggaran PKH di tahun 2017 ini, nanti di tahun 2018 akan turun bantuan subsidi listrik dan subsidi gas, itu nanti uangnya masuk langsung ke ATM masyarakat tanpa melalui perantara, ini semua berkat peran pemerintah melalui kementrian sosial sebagai Program prioritas nasional dalam mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia,”tutup Asnandar.
JUSRAN
PUBLISHER : MAS’UD