tegas.co., KENDARI, SULTRA – Ketua Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sulawesi Tenggara (Sultra), Yaudu Salam Ajo mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan APBD P tahun anggaran 2017 sebesar Rp400 Millyar diefektifkan pebahasannya sehingga dapat menemukan pengganggaran yang efesien dan valid.
Menurutnya, apa yang menjadi kebijakan umum dan target dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2017 ini.”Ini yang kita gali,”ujar Yaudu kepada tegas.co, Selasa (29/8/2017) di gedung sekretariat DPRD Sultra.
Kata dia, saat ini sedang pembahasan untuk pendstribusian APBD P 2017 sebesar Rp400 Millyar ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Sultra. Beberapa SKPD tidak mendapatkan anggaran yang signifikan seperti rata-rata pada umumnya, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.
“Informasinya tiga SKPD ini yang prioritas yang harus dianggarkan pada perubahan ini. Kami sudah memberi pesan agar memperhatikan seluruh aspek yang ada di kabupaten kota,”pesan Yaudu.
Dalam draf KUA PPAS lanjut Yaudu, masih bersifat dana gelondongan. Anggaran ini kemudian secara tehnis didistribusi oleh Pemerintah daerah.”Kalau Dinas Pendidikan ada 340 lebih sekolah, semua mendapatkan bantuan,”ungkapnya.
Meski begitu, kata Yaudu, fasilitas jalan provinsi di beberapa kabupaten penting diperhatikan, mana daerah-daerah yag beum mendapatkan sentuhan,”Pemda mesti adil, apalagi diakhir pemerintahan Gubernur Nur Alam, salah satunya, jalan provinsi di Buton Selatan, walaupun belum terlalu lama menjadi Daerah Otonomi, ada juga, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton Tengah, ini yang kami dorong kepada yang menangani jalan, yaitu, Bina Marga,”harapnya.
Selain itu, Yaudu berharap agar pemda juga memperhatikan pelabuhan rakyat karena hal tersebut merupakan akses pergerakan penduduk antara pulau yang satu dengan pulau yang lain.
“Selama ini kan pelabuhan masih bersifat pelabuhan alam, semua angkutan laut bebas berlabuh. Misalnya saya ke Binongko, disitu agak susah pelabuhannya, itu juga harus diperhatikan,”ujar Yaudu.
Dijelaskan, anggaran Rp400 Millyar merupakan dana silva yang bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), sisa tender proyek sebelumnya, kelebihan pendapatan retribusi, kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dll,”Inilah yang terhimpung sekitar Rp400 Millyar,”ungkapnya.
Yaudu menambahkan pada 2016 lalu, ABPD P hanya berkisar Rp200 Millyar, dan pada 2017 menjadi sekitar Rp400 Millyar.
Rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2017 dihadiri Badan Anggaran DPRD dan TPAD Sulawesi Tenggara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim anggaran Natsir Andi Baso memerintahkan seluruh perwakilan SKPD agar mencatat apa yang menjadi pembahasan saat itu.”Ini masukan, kami akan mengevaluasi,”singkatnya.
PUBLISHER : MAS’UD