tegas.co., KENDARI, SULTRA – Selain problem masalah maraknya dengan munculnya penyebaran pil pcc yang menjadikan sekolah resah, ternyata kota Kendari memiliki problem selain itu, dengan kurangnya tenaga guru yang berstatus PNS.
Hal itu diungkapkan langsung Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Sartini Sarita, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/10/2017) kemarin.
Ia mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki Dikmudora kota Kendari sekolah kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 500 orang lebih, jumlah kekurangan guru PNS tersebut hampir semua pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
“Sekolah yang ada di kota Kendari kekurangan guru PNS sebanyak 500 lebih dan itu kebanyakan pada guru jenjang SD,”kata Sartini.
Ia mengatakan, untuk guru mata pelajaran tersebut guru Agama dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (PJOK) yang membutuhkan sekitar 200 orang guru PNS selain itu guru kelas yang sangat banyak dibutuhkan sekitar 300 orang.
Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak membutuhkan terlalu banyak dibanding guru SD.
Lebih lanjut, ia mengatakan, yang dirasakan sekolah banyak memiliki siswa namun hanya memiliki dua guru PNS sedangka sisanya hanya guru honor.
“Bukan guru honor tidak profesional tetapi dengan gaji minim yang diterima para honorer mereka biasanya lebih banyak mencari tambahan mengajar di luar sekolah, kita tak bisa melarang mereka karena pemerintah juga tak menjamin kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Untungnya tenaga tenaga honorer banyak yang bekerja sukarela dengan bekerja iklas, kerja keras dan kerja tuntas.
“Kekurangan tersebut untungnya terbantu dengan adanya tenaga guru honor dengan itu tentunya beban dari sekolah berkurang meski kesejahteraan mereka tidak dijamin oleh pemerintah dan hanya digaji melalui dana BOS dan itupun hanya 15 persen dari setiap triwulan yang diterima sekolah dan Kami sangat mengapresiasi kinerja para guru honor karena banyak yang kerja secara sukarela dan bahkan kemungkinan ada yang di gaji sebesar Rp 200.000 per triwulan,”tuturnya.
Ia berharap pemerintah pikirannya dapat terbuka dengan kondisi seperti ini agar ke depan dapat mewujudkan mutu pendidikan yang merata dan lebih baik,” tutupnya.
I L H A M
PUBLISHER : MAS’UD